Sabtu , 07 October 2017, 13:12 WIB

Jasa Marga: Tidak Ada PHK karena Program Elektronifikasi

Red: Nidia Zuraya
Antara/Yulius Satria Wijaya
Petugas Jasa Marga membantu pengendara melakukan transaksi nontunai menggunakan e-toll di gerbang tol. ilustrasi
Petugas Jasa Marga membantu pengendara melakukan transaksi nontunai menggunakan e-toll di gerbang tol. ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya akibat adanya elektronifikasi pembayaran di jalan tol.

"Saat ini pegawai di Jasa Marga Group itu sekitar 9.900 orang, tidak sampai 10 ribu. Kami tidak melakukan PHK atas pengurangan petugas karena menerapkan elektronifikasi," ujar Desi saat jumpa pers usai rapat koordinasi Elektronifikasi Jalan Tol di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/10).

Desi menuturkan, Jasa Marga tidak memberhentikan karyawannya karena dalam waktu dekat pihaknya akan mengoperasikan jalan tol yang panjangnya mengalami peningkatan dari sebelumnya 625 kilometer menjadi 1.260 kilometer.

"Walau memakai elektronifikasi atau e-toll, bukan berarti tidak ada petugas. Petugas juga akan kami alihkan ke tempat lain, karena kami saat ini betul-betul dalam posisi ingin meningkatkan layanan baik dari operasi maupun pemeliharaan dari jalan tol sehingga seluruh karyawan akan tertampung di seluruh Jasa Marga Group," ujarnya.

Sesuai amanat Presiden RI yang telah dituangkan dalam regulasi Peraturan Menteri PUPR No. 16/PRT/M/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, pemerintah akan menerapkan elektronifikasi jalan tol 100 persen pada Oktober 2017. Saat ini, kementerian dan lembaga terkait telah melakukan langkah-langkah penyiapan implementasi.

Agenda elektronifikasi jalan tol di Indonesia menjadi begitu penting mengingat sasaran akhir pengembangan jalan tol yang berupa penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF), yaitu proses pembayaran tol tanpa henti (pengguna jalan tol tidak harus menghentikan kendaraan di gerbang tol) sehingga transaksi pembayaran menjadi lebih efisien dan lancar.

Tahapan menuju pengembangan MLFF harus didahului dengan terwujudnya perilaku pengguna jalan tol yang sudah terbiasa dengan pembayaran nontunai, antara lain dengan penggunaan uang elektronik dan melalui sosialisasi bersama secara intensif di tingkat nasional.

Selain itu, diperlukan pula infrastruktur pembayaran nontunai yang sudah terintegrasi antarruas jalan tol dan saling interkoneksi (saling terhubung) dan interoperable (saling dapat beroperasi) antar penerbit uang elektronik.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, Bank Indonesia dan Kementerian PUPR telah menyusun strategi bersama untuk mengembangkan elektronifikasi jalan tol melalui empat tahapan.

Pertama, tahap elektronifikasi seluruh jalan tol pada Oktober 2017. Kedua, tahap integrasi sistem ruas jalan tol. Ketiga, tahap integrasi ruas jalan tol serta pembentukan Konsorsium Electronic Toll Collection (ETC). Keempat, penerapan MLFF di seluruh gerbang tol. Strategi ini telah diturunkan dalam bentuk action plan.

Sampai dengan 4 Oktober 2017 penetrasi penggunaan uang elektronik di jalan tol mencapai 72 persen. Dengan elektronifikasi jalan tol, layanan pembayaran di jalan tol menjadi lebih cepat, praktis dan nyaman sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kelancaran di jalan tol.

Sumber : Antara