REPUBLIKA.CO.ID, ACEHBESAR -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Mahyudin melakukan rangkaian kerja di Provinsi Aceh dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Selasa (17/10). Ia menyambangi para guru dan santri pondok Pesantren Modern Al Falah Abu Lam U, Desa Seuneulop Lamjampok, Kabupaten Aceh Besar.
"Antusiasme para guru dan santri ponpes sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi, dan saya makin optimistis Sosiaisasi Empat Pilar ini akan semakin direspons baik masyarakat terutama generasi muda," kata Mahyudin dalam keterangan pers, Rabu (18/10).
Hadir mendampingi Mahyudin, anggota MPR Fraksi Demokrat Muslim, anggota MPR Fraksi Golkar Hetifah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakayat (DPR) Aceh Sulaeman Abda, dan Pimpinan Ponpes Tgk. Saifuddin Sa'dan. Kepada para peserta sosialisasi, Pimpinan MPR RI termuda ini menjelaskan soal lembaga MPR RI dan tugas Sosialisasi Empat Pilar MPR nya.
MPR, lanjut Mahyudin, adalah lembaga gabungan DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada masa sebelum reformasi, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Namun, semenjak reformasi, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara tetapi menjadi sebuah lembaga tinggi negara yang sederajat dengan lembaga tinggi lainnya yakni Presiden, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK dan Komisi Yudisial.
Jumlah anggota MPR totalnya adalah 692 anggota terdiri dari 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Terkait Sosialisasi Empat Pilar, MPR diamanahi tugas memasyarakatkan kembali Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) melalui UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3.
Memang, diakuinya, dilihat dari jumlah anggota MPR, sangat tak seimbang dibanding rakyat Indonesia yang butuh disosialisasikan. Makanya upaya sosialisasi ini dilebarkan dengan metode lain selain tatap muka dan dialog. Yakni antara lain melalui media massa, melalui para netizen dan media sosial, melalui acara-acara seni dan budaya.
"Sampai gelar acara lomba cerdas cerdas Empat Pilar MPR kepada para pelajar SLTA," ungkapnya.
Tapi, lanjut Mahyudin, walaupun berat, amanah UU tersebut harus dilaksanakan MPR dengan satu tujuan, membumikan Pancasila agar Pancasila bisa menjadi perilaku seluruh rakyat Indonesia. Sebab, Pancasila adalah jati diri bangsa yang oleh Bung Karno digali dari dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri.
Mahyudin menyampaikan beberapa tantangan internal bangsa Indonesia yang mesti disadari generasi muda bangsa. Yakni, pertama, masih banyak lemahnya penghayatan dan pengamalan serta masih adanya pemahaman agama yang keliru sehingga melahirkan paham radikal dan memunculkan aksi terorisme.
Kedua, masalah pengabaian kepada kepentingan daerah sehingga timbul fanatisne kedaerahan. Walaupun ini sudah bertahap bisa diselesaikan dengan berbagai pembangunan di berbagai daerah di Indonesia, namun masih menjadi tantangan bangsa.
Ketiga, kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan. Fakta yang terjadi, saat ini masih banyak konflik antar suku, karena masalah perbedaan. Keempat, kurangnya keteladanan sikap dan perilaku dari para pemimpin dan tokoh bangsa. Banyaknya tokoh-tokoh yang terlibat korupsi mulai dari kepala daerah sampai pimpinan lembaga tinggi negara adalah contoh kurangnya keteladanan untuk masyarakat.
"Pejabat tinggi dan tokoh bangsa mesti memberikan teladan yang baik kepada rakyat. Jangan sampai berkoar-koar bicara soal kebangsaan, kejujuran, nilai-nilai tapi ternyata malah korupsi. Itulah semua tantangan bangsa yang harus dihadapi yang mesti diselesaikan segera," paparnya.
