Selasa , 03 September 2013, 08:31 WIB

15 PT di Indonesia Akan Monitor Pelaksanaan BPJS

Rep: Neni Ridarineni/ Red: Djibril Muhammad
Antara
Tuntutan mempercepat pengesahan UU BPJS
Tuntutan mempercepat pengesahan UU BPJS

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Sebanyak 15 Perguruan Tinggi di Indonesia yang tergabung dalam Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia akan membentuk tim monitor pelaksanaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial) yang akan dimulai tahun depan (red. 2014).

Hal itu dikemukakan Ketua Umum Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) DIY Prof dr Laksono Trisnantoro kepada Republika di Ruang Senat Fakultas Kedokteran UGM, Senin (2/9) dalam rangka akan diselenggarakan Forum Nasonal IV: Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan Kongres Nasional IAKMI ke-12 di Kupang.

Menurut dia, perguruan tinggi tersebut tersebar di seluruh Indonesia antara lain di Nusa Tenggara Timur, di Papua, di Aceh, di Maluku, di Kalimantan, Jawa, Bali, dan sebagainya.

Menurut dia, pelaksanaan BPJS yang dimulai Januari 2014 masih banyak menghadapi tantangan yang cukup berat .

Di samping  pencapaian MDG 4 dan MDG 5 yang stagnan seperti urusan kematian ibu dan bayi masih belum ada kemajuan, penyakit menular jantung, hipertensi, kanker, AIDS juga semakin meningkat.

"Jadi beban yang dihadapi untuk menangani hal itu semakin berat. Sehingga anggarannya juga  harus dilihat cukup tidak," kata dia.

Belum lagi, kata dia menambahkan, sumber daya manusia seperti dokter spesialis di luar Jawa dan rumah sakit serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang masih terbatas, menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan BPJS 2014.

"Apalagi di luar jaya SDM terutama dokter sangat terbatas, fasilitas kesehatan yang belum seimbang. Akan menjadi masalah bila secara de Jure masyarakat menerima jaminan kesehatan, tetapi secara de facto dokter yang melayani dan fasilitas pelayanan kesehatan tidak lengkap," tuturnya.

Dia mengakui BPJS itu bagus. "Tetapi kita harus melihat betul bagaimana aplikasi di lapangan. Kalau sistem pelayanan kesheatan belum merata, maka dana yang diabsorbsi masih kurang. Seharusnya segera ada pembangunan fasilitas kesehatan yang baik dan merata, mengembangan SDM di berbagai daerah serta peningkatan promotif dan preventif. Agar sebagian besar anggaran tidak habis untuk kuratif," ungkap Prof Laksono.

Dengan adanya tim monitor dari perguruan tinggi, maka setiap ada masalah dilaporkan ke pemerintah dan dicari solusinya.

"Forum ini secara tahunan akan memonitor perkembangan BPJS. Selama ini sudah mulai untuk persiapan, tetapi pelakasanaannya  tahun 2014 saat dimulainya BPJS. Tentu tim  monitor antar lembaga perguruan tinggi ini harus ada independensi," ujarnya.