Senin , 20 Maret 2017, 12:49 WIB

Bos Baru Pertamina Datangi KPK

Red: Nidia Zuraya
Republika/Agung Supriyanto
Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik saat konferensi pers seusai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina di Gedung Utama Pertamina, Jakarta, Kamis (16/3).
Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik saat konferensi pers seusai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina di Gedung Utama Pertamina, Jakarta, Kamis (16/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengawasan beberapa megaproyek agar tidak menyalahi aturan.

"Yang akan dilakukan Pertamina dalam beberapa waktu ke depan, ada banyak program yang akan kami dorong ke depan dan skalanya cukup besar salah satunya megaproyek, misalnya, kebijakan-kebijakan baru untuk satu harga," kata Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik di gedung KPK, Jakarta, Senin (20/3).

Dalam pertemuan itu, kata dia, Pertamina berdiskusi dengan KPK agar pihaknya mendapat pengawalan sehingga beberapa proyek itu bisa dijalankan dengan baik dan tidak menyalahi aturan. "Ke depan ini, dananya besar sekali dan kami akan melakukan akselerasi sehingga kami perlu mendapat pengawalan dari sisi 'governance'," tutur Elia.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa salah satu tugas dirinya sebagai Dirut yang baru adalah ingin menciptakan soliditas yang dimulai dari para direksi sampai jajaran di bawahnya. "Kami mulai dengan transparansi di antara direksi kami. Kami ingin semua direksi tahu kalau ada masalah di hilir direktur di hulu harus tahu juga. Hanya dengan transparansi bida terjadi soliditas, itu dasar 'team work' yang baik, jadi tidak ada lagi curiga-mencurigai," ujarnya.

Sementara itu dalam kesempatan sama, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa memang salah tugas KPK di samping penindakan juga pencegahan. "Contoh sederhana kalau punya megaproyek sering ada hambatan yang ditimbulkan birokrasi, contoh kadang Bupati kalau dipanggil Gubernur tidak mau, kalau dipanggil KPK datang. Kalau ada hambatannya KPK bisa membantu itu agar memperlancar proses, urusan, dan menegakkan integritas, koridornya itu," tukasnya.

Menurut Agus, pendampingan yang dilakukan KPK telah dilakukan ke banyak pihak. "Kami saat ini mendampingi paling tidak lima provinsi dan Kementan. Kami juga bantu permasalahan di ESDM dan perkebunan soal tumpang tindihnya, kami bantu untuk menyelesaikan itu, agar integritas tetap terjaga," ucap Agus.

Sumber : Antara