Rabu , 18 October 2017, 16:38 WIB

Luhut Ingin Kembangkan Blended Finance di Indonesia

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Satya Festyiani
ANTARA/Reno Esnir
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Melihat potensi keuangan sebesar 12 triliun dolar AS yang berada di pasar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai hal tersebut berpotensi untuk pembiayaan infrastruktur. Konsep blended finance ini nantinya diharapkan bisa mengurangi beban APBN.

Luhut menjelaskan, ide blended finance ini didapatkannya saat banyak mengunjungi negara dan berbincang dengan beberapa kepala negara dan investor. Seperti Jack Ma misalnya, dan Melinda Foundation yang kata Luhut mempunyai banyak dana segar yang siap untuk digunakan untuk investasi.

"Jadi ada dana segar ini sekitar 12 miliar dolar AS. Kita bisa manfaatkan ini, tapi di kita gak ada aturannya soal ini. Jadi kita coba mau godok soal ini. Dana yang masuk untuk investasi ini bisa untuk pembangunan," ujar Luhut di Kantor Staff Kepresidenan, Rabu (18/10).

Skema yang sedang digodog saat ini oleh pemerintah kata Luhut nantinya bisa menjadi jembatan bagi para investor ini bisa menanamkan uangnya untuk investasi. Ide blended finance kata Luhut juga sudah ia bicarakan dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi.

Pengalaman yang sudah sudah, kata Luhut, Norwegia sempat berencana untuk melakukan investasi sebesar 1 miliar dolar AS ke Indonesia. Namun, karena Indonesia belum mempunyai sistem blended finance ini, rencana investasi tersebut batal terealisasi.

"Nah ini kita coba untuk gimana bisa gak diterapkan di Indonesia. Kita lagi exercise untuk ini," ujar Luhut.

Blended finance sendiri menurut Bank Dunia merupakan skema pendanaan pembangunan yang santer dilakukan oleh negara-negara maju untuk bisa menacpai tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals. Dana segar yang berasal dari rising fund ini digunakan untuk pembiayan pembangunan pemerintahan dalam rangka untuk bisa memajukan negara-negara berkembang dalam menyediakan akses dan fasilitas bagi rakyatnya.