Kamis , 14 September 2017, 11:29 WIB

Presiden Jokowi Keluhkan Inefisiensi Pengelolaan Anggaran

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Nidia Zuraya
Antara/Andika Wahyu
Joko Widodo
Joko Widodo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkam sistem pengelolaan keuangan negara yang tak efisien dan selalu terfokus dalam urusan prosedural. Karena itu, ia pun menginstruksikan agar sistem akuntansi laporan pengelolaan keuangan negara lebih disederhanakan.

"Apa yang kita lakukan harus mengarah pada perbaikan-perbaikan sistem, ini yang selalu dan berkali-kali saya ulangi. Perbaikan sistem," ujar Jokowi saat meresmikan pembukaan rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9).

Ia meminta agar sistem akuntansi yang digunakan tak berorientasi pada prosedur, namun lebih pada orientasi hasil. Jokowi berharap, pengelolaan keuangan negara dengan sistem akuntansi yang efisien dapat menciptakan hasil yang berkualitas.

Lebih lanjut, Presiden juga mengeluhkan banyaknya program-program yang dikerjakan tak memberikan hasil yang jelas. "Kalau kita lihat banyak terjadi inefisiensi, baik APBN maupun APBD. Saya cek satu per satu banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang dilakukan dilihat satu per satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai," ujarnya.

Menurut dia, selama ini pembuatan laporan kegiatan maupun program dilakukan dengan asal-asalan dan tak memiliki tujuan yang jelas. Sehingga hasilnya juga tak memuaskan.

"Ini kegiatan apa sih hasilnya yang akan dicapai tidak jelas. Tujuan dan sasaran tidak berorientasi pada hasil. Ya sudah asal laporannya, asal rampung. Sekali lagi, tujuan, sasaran, tidak berorientasi pada hasil," tegas Presiden.

Tak hanya itu, ia juga mengkritik penyusunan program yang tak terkait dengan program pembangunan pemerintah. Bahkan jika dirinci, program kegiatan yang dilakukan juga tak sejalan dengan tujuannya.

"Inilah saya kira banyak inefisiensi dari APBN dan APBD kita yang perlu kita perbaiki besar-besaran," kata Jokowi.

Presiden mengatakan, banyaknya aturan yang dibuat justru memperumit sistem laporan keuangan. Karena itu, penyerdehanaan prosedur laporan keuangan harus dilakukan sehingga juga mempermudah pengawasan.

Sistem laporan yang rumit, sambung dia, juga justru memakan waktu yang lebih lama sehingga lebih membuang energi. Hal inipun juga dikeluhkan oleh para PNS maupun pejabat-pejabat di daerah, seperti kepala sekolah. Begitu pula dengan laporan penggunaan dana desa yang dikerjakan oleh kepala desa.

"Saya sampaikan kepada Menteri Keuangan buat prosedur laporan itu yang simpel yang sederhana," lanjut dia.

Menurut Presiden, penyerdehanaan sistem akuntansi dan laporan keuangan ini juga sejalan dengan perkembangan dunia, yang lebih ringkas dan efisien. Yang terpenting, kata Jokowi, laporan keuangan harus akuntabel serta mudah diawasi.

Ia pun kemudian mencontohkan, perubahan dalam sistem pembayaran saat ini yang dapat dilakukan menggunakan inovasi dan teknologi terkini.