Saturday, 6 Syawwal 1435 / 02 August 2014
find us on : 
  Login |  Register

BI Terbitkan Surat Edaran Soal Anti Pencucian Uang

Thursday, 03 January 2013, 16:11 WIB
Komentar : 0
Republika/Wihdan Hidayat
Bank Indonesia as central bank must restrict the location of foreign bank offices. (illustration)
Bank Indonesia as central bank must restrict the location of foreign bank offices. (illustration)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank. Pedoman penerapan anti pencucian uang tersebut mulai diberlakukan pada 8 Juni 2013.

Keterangan yang dihimpun dari situs BI, Kamis (3/1) menyebutkan, SE bernomor 14/38/DASP tanggal 28 Desember 2012 itu merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/3/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank.

Penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dalam penerapan Program APU dan PPT, wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis. Prosedur itu paling tidak mencakup pelaksanaan 'customer due diligence' (CDD) dan 'enhanced due diligence' (EDD), yang terdiri dari permintaan informasi dan dokumen, verifikasi dokumen, dan pemantauan transaksi.

Kebijakan dan prosedur tertulis lain mencakup penatausahaan dolumen, penetapan profil pengguna jasa dan pengkinian informasi pengguna jasa, penolakan dan penghentian hubungan usaha, kebijakan dan prosedur transfer dana, dan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam hal penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank berhubungan dengan pengguna jasa yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme, penyelenggara tersebut wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut dengan 'enhanced due diligence' (EDD).

Penyelenggara wajib menatausahakan dokumen dengan baik sebagai upaya untuk membantu pihak yang berwenang dalam melakukan penelusuran terhadap dana-dana yang diindikasikan berasal dari hasil tindak pidana.

Penyelenggara wajib memiliki fungsi pengendalian internal yang efektif yang dilakukan dengan penetapan kebijakan direksi, yang dapat memastikan bahwa pelaksanaan Program APU dan PPT telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Redaktur : Djibril Muhammad
Sumber : Antara
Sesungguhnya seorang pemimpin itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakang serta berlindung dengannya. Bila ia memerintah untuk takwa kepada Allah azza wa jalla serta bertindak adil, maka ia akan memperoleh pahala. Namun bila ia memerintah dengan selainnya, maka ia akan mendapatkan akibatnya.(HR Muslim)
FOTO TERKAIT:
VIDEO TERKAIT:
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Tren Arus Mudik Saat Arus Balik di Pasar Senen
 JAKARTA -- Pada H+3 Stasiun Pasar Senen tak hanya menerima arus balik. Geliat arus mudik di Stasiun ini masih cukup tinggi. Menurut Kepala Humas...