REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para bankir dan kalangan perbankan untuk mengelola sektor tersebut dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional bukan menyeret negara ke dalam krisis ekonomi.
"Bank dan perbankan sangat penting. Dikala tak ada krisis, maka bank akan berikan kredit, antara lain bisa gerakan perekonomian. Banyak yang difasilitasi dan kemudian hasilnya nyata. Tentu di luar menyalurkan kredit, juga ada usaha simpan pinjam dan usaha lain yang diperlukan masyarakat, tapi bank dan perbankan sering jadi awal dari malapetaka perekonomian di dunia," kata Presiden saat membuka rapat koordinasi membahas kredit usaha rakyat di Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI) Jakarta, Jumat (10/8).
Kepala Negara mengatakan krisis 2008 dan 2009, antara lain dipicu krisis perbankan, kolapsnya bank pada tingkat dunia. "Sekarang krisis 2011-2012 ada bank di Eropa yang sekali 'bail out' 100 miliar dollar AS, setara Rp 1.000 triliun. Di negara kita, 1998, krisis perekonomian dahsyat dipicu krisis perbankan," kata Presiden.
Kepala Negara mengatakan, pada krisis 2008 dan 2009, Indonesia hampir saja mengalami permasalahan ekonomi yang pelik namun otoritas perbankan segera bergerak cepat sehingga dampak negatif krisis perekonomian dunia terhadap kondisi ekonomi dalam negeri bisa diminimalisir.
"Pada 2008-2009 jika kita tidak cepat dulu, sesuatu untuk salah satu bank yang bermasalah, barangkali bisa terjadi lagi seperti 1998-1999 dulu. Meskipun ada risiko politiknya, 'political cost'-nya untuk memberikan apa namanya, penyertaan modal sementara atas bank century dulu, yang jumlahnya sekitar 600 juta dolar AS. 'Political cost'-nya tinggi sekali., sampai setahun kurang lebih," katanya.
Kepala Negara menambahkan,"meski tidak segera pada saat diambil tindakan dan menyelesaikan masalah, tidak terjadi krisis tidak apa-
apa. Tetapi setahun kemudian menjadi isu besar. Kita pahami politik memang bisa begitu, meskipun jumlahnya belum seberapa jika dibanding bail out di negara lain yang jumlahnya lebih besar, juga dengan tujuan yang sama".
Dengan demikian, Presiden mengingatkan belajar dari permasalahan yang pernah terjadi, pengelolaan perbankan hendaknya dilakukan sebaik mungkin sehingga bisa mencegah terjadinya dampak negatif terhadap perekonomian nasional akibat salah kelola.
"Oleh karena itu mengingat peran bank seperti itu, saya pesan, kelola dengan baik, jalankan misi jalankan perekonomian untuk rakyat keliru, lalai apalagi ada penyimpangan dampaknya luar biasa," tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri juga oleh Wakil Presiden Boediono, para Menko, menteri kabinet Indonesia Bersatu II dan juga pimpinan perbankan nasional yang terkait dengan pengelolaan kredit usaha rakyat.
