Kamis , 18 September 2014, 12:00 WIB

Produksi Mobil tak Diimbangi Infrastruktur

Red:

JAKARTA -- Sejumlah kota besar, terutama kawasan Jabodetabek, harus bersiap menghadapi lalu lintas yang semakin macet setelah investasi di industri otomotif melonjak. Ekspansi perusahaan produsen kendaraan di Tanah Air tidak diimbangi dengan kebijakan bidang transportasi, terutama infrastruktur jalan.

Investasi di industri otomotif akan mendapat suntikan hingga 600 juta dolar AS tahun depan dari Mitsubishi Motors Corp. Investasi tersebut untuk pembangunan pabrik kedua yang akan berlokasi di Bekasi. Perusahaan asal Jepang itu menargetkan bisa memproduksi hingga 160 ribu unit kendaraan pribadi mulai 2017.

Di satu sisi, investasi di industri otomotif menjadi pundi baru bagi pendapatan negara di sektor pajak. Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi menyebutkan besaran pendapatan yang diperoleh negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kendaraan mencapai Rp 30 triliun. Besaran pajak yang sama juga akan didapatkan dari PPN balik nama.

Produksi kendaraan dari penambahan investasi di industri otomotif pun memenuhi kebutuhan sektor transportasi nasional. Produksi kendaraan yang mencapai 1,2 juta unit per tahun dinilai belum mencukupi kebutuhan nasional. Idealnya, Budi menyebutkan, produksi kendaraan harus mencapai 10 juta unit per tahun karena besarnya populasi dan luas wilayah Indonesia.

Kapasitas produksi kendaraan Indonesia disebut masih kalah dari negara tetangga. Produksi kendaraan di Malaysia yang berpenduduk seperdelapan dari Indonesia hanya mencapai 800 ribu unit per tahun. Begitu pula dengan Thailand, produksi kendaraannya mencapai 3,6 juta unit per tahun. Namun, penduduk di sana hanya sepertiga penduduk Indonesia.

"Sekarang ini, lebih banyak penduduk yang belum memiliki kendaraan ketimbang yang telah punya," ujar Budi kepada Republika, Rabu (17/9).

Budi mengakui, produksi kendaraan yang bertambah akan menyebabkan kemacetan. Tapi dia menampik jika kemacetan itu disumbang oleh pabrik mobil. Ruas jalan di kota besar yang tidak bertambah dinilainya sebagai faktor utama penyebab kemacetan. "Kalau ada investor yang mau nanam modal di kita, masa kita tolak. Jika tak mau macet, ya tambah jalannya," ujar Budi.

Masalah kemacetan tersebut pun dinilai tidak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Budi mengatakan, kemacetan hanya dialami 10 persen wilayah Tanah Air, terutama di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. "Coba lihat di Probolinggo, Lampung, atau Pekanbaru, di wilayah itu tak ada kemacetan kendaraan," ujarnya

Di wilayah timur Indonesia, kendaraan roda empat bahkan masih jarang terlihat. Dengan kondisi tersebut, Budi menyimpulkan, kemacetan lalu lintas bukan disebabkan munculnya pabrik-pabrik baru produsen kendaraan, melainkan akibat tidak meratanya sebaran penduduk di negara ini.

Meski demikian, pihaknya tidak mau disalahkan dengan akibat yang ditimbulkan kenaikan produksi kendaraan. "Kalau dari pajak itu lantas tidak dibangun jalan, bukan salah kami. Sebaiknya tanya ke Kemen PU," jelasnya.

Dampak dari penambahan produksi kendaraan tersebut dikhawatirkan pengamat transportasi Darmaningtyas. Apalagi, investasi perusahaan produsen untuk memproduksi kendaraan pribadi. "Dari sisi transportasi, ini preseden buruk," ujarnya.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Dia menyebutkan, 30 persen kendaraan terjual di Jakarta dan 20 persen di Bodetabek. Dengan begitu, ke depan akan ada penambahan kendaraan sebesar 50 persen dari yang diproduksi.

Selain macet, penambahan kendaraan akan menimbulkan masalah terkait kebutuhan BBM. Bila permintaan BBM tinggi, maka angka subsidi juga akan bertambah. Darma menilai, kondisi tersebut justru memperburuk keuangan negara. rep:ita nina winarsih  Ed: nur aini

Berita Terkait