Rabu , 02 Juli 2008, 02:26 WIB

BBM dan Perbankan Syariah

Red:
Apa kaitan antara kenaikan harga BBM dan perbankan syariah? Sepintas mungkin tidak ada, namun sebenarnya kenaikan BBM mempunyai hubungan erat dengan perkembangan perbankan syariah melalui mekanisme transmisi BI Rate.

Kenaikan BBM akan meningkatkan inflasi, dan BI akan mengantisipasinya dengan menaikkan BI Rate. Selanjutnya, perbankan konvensional dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) akan mengantisipasi kenaikan BI Rate dengan menaikkan suku bunga penjaminan dan suku bunga bank.

Pada saat itulah bagi hasil perbankan syariah menjadi kurang kompetitif terhadap suku bunga yang dibayarkan bank konvensional kepada nasabah, penabung, dan deposannya. Inilah yang dalam istilah perbankan syariah disebut displaced commercial risk atau risiko berpindahnya dana dari bank syariah. Bank syariah akan mengantisipasi dengan menaikkan nisbah bagi hasil sehingga nilai bagi hasil akan tetap kompetitif.

Berbeda dengan bank konvensional dan LPS yang dapat mengikuti begitu saja kenaikan BI Rate, perbankan syariah tidak dapat menaikkan bagi hasilnya melebihi kemampuan sektor riil yang memanfaatkan dana bank syariah dalam mengembangkan bisnisnya. Di satu sisi, bank syariah memang tidak akan mengalami negative spread, yaitu membayar bunga tabungan dan deposito lebih besar daripada pendapatan bunga kredit.

Inilah yang menyebabkan bank syariah lebih tahan menghadapi krisis ekonomi pada 1997-an. Di sisi lain, bank syariah menjadi kurang menarik bagi hasilnya sehingga pertumbuhan bank syariah stagnan seperti terjadi pada 2006.

Syukurlah berbagai pihak telah menyadari perlunya menjaga BI Rate tidak melebihi 10 persen. Statistik yang ada sejak 1992 menunjukkan bahwa bagi hasil tabungan dan deposito bank syariah berkisar 8-10 persen dengan dua perkecualian.

Pertama, ketika 1997-an mencapai titik terendah, yaitu enam persen. Kedua, ketika 2004 akhir mencapai titik tertinggi 12 persen. Artinya, bagi hasil selalu berkisar 8-10 persen plus minus dua persen.

Terlalu naif bila BI Rate harus bertahan di bawah 10 persen karena mengakomodasi kepentingan pertumbuhan perbankan syariah. Pangsa pasar perbankan syariah terlalu kecil dibandingkan dengan kepentingan perekonomian makro Indonesia.

Hitungan mudahnya dalam menentukan BI Rate adalah inflasi ditambah dua persen. Jadi, BI Rate mengantisipasi inflasi. Bila inflasi meningkat, BI tidak mempunyai banyak pilihan untuk menahan naiknya BI Rate.

Bagi perbankan syariah, inflasi memberikan dua tekanan. Pertama, dari sisi pendapatan bank syariah. Inflasi mengurangi daya beli masyarakat yang selanjutnya mengurangi margin keuntungan sektor riil, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan dunia usaha membayar pada bank syariah.

Kedua, dari sisi bagi hasil bank syariah kepada nasabah, penabung, dan deposan yang sulit bersaing dengan bunga bank konvensional sebagaimana telah dijelaskan. Adakah pilihan lain agar inflasi tidak serta merta berdampak negatif bagi pertumbuhan perbankan syariah?

Tentu ada, namun dampaknya juga tidak mudah ditangani. Inflasi yang diakibatkan kenaikan BBM sebenarnya bukan berasal dari faktor-faktor domestik, tapi karena kenaikan harga minyak dunia. Artinya, inflasi ini diimpor dari luar negeri atau istilah kerennya imported inflation.

Debat tentang tepat tidaknya mengaitkan harga BBM dalam negeri dengan harga minyak internasional, kedua pihak yang berdebat sama-sama mengandung kebenaran secara ilmu ekonomi. Oleh karenanya, daripada berandai-andai, kita ambil saja kenaikan BBM yang memang telah terjadi sebagai suatu kondisi nyata.

Melemahnya dolar AS terhadap euro dan beberapa mata uang kuat lainnya juga merupakan suatu kondisi nyata. Subprime crisis di AS yang sekarang diikuti dengan meningkatnya kredit bermasalah pada industri kartu kredit di AS, memperkuat indikasi bahwa melemahnya dolar AS berasal dari faktor domestik negara adidaya itu.

Keadaan ini membuka peluang untuk mengurangi dampak imported inflation melalui mekanisme kurs rupiah. Jadi, kenaikan harga minyak internasional tidak sepenuhnya dibebankan pada kenaikan BI Rate, namun juga diserap oleh perubahan kurs rupiah.

Melemahnya dolar AS berarti menguatnya rupiah, dari sekitar Rp 9.800-an menjadi Rp 9.200-an. Penerbitan obligasi global, baik yang konvensional maupun nantinya Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), berpotensi menambah dan menguatkan rupiah.

Inilah sebenarnya peluang itu. Ada ruang untuk menyerap kenaikan harga minyak dunia dengan perubahan kurs rupiah. Tidak seluruh potensi penguatan rupiah direalisasikan.

Dengan skenario ini, bila BI Rate tidak lebih dari 9,5 persen dan kurs berkisar Rp 9.700, aset perbankan syariah tanpa adanya bank syariah baru sampai dengan akhir 2008, akan mencapai Rp 50 triliun. Per April 2008, aset perbankan syariah telah mencapai Rp 40 triliun.

Dibandingkan pada April 2007 yang hanya Rp 30 triliun, berarti ada kenaikan Rp 10 triliun. Tentunya, bila kita asumsikan UU Perbankan Syariah dapat menghilangkan kontroversi adanya pajak ganda, sukuk jadi diterbitkan, serta bank syariah boleh menjual sukuk tersebut sebelum jatuh temponya.

Asumsi berikutnya adalah bila BRI dan Bukopin jadi mengonversi bank konvensional yang diakuisisi menjadi bank syariah per Juli ini, dan BNI jadi melakukan spin off per September ini, serta ada dua bank lain yang telah mengakuisisi bank konvensional juga mengonversi menjadi syariah per Oktober ini.

Kita tambahkan satu asumsi lagi, bila satu perwakilan bank asing meningkatkan kegiatannya menjadi bank operasional, dan satu bank asing membuka unit syariahnya per Oktober, serta dua bank lain mengakuisisi bank konvensional dan mengonversi menjadi syariah per November ini, aset perbankan syariah akan mencapai Rp 90 triliun per akhir 2008.

Kita juga mengharapkan bank syariah bukan sekadar mengutamakan halal-haram, untung yang optimal, kualitas layanan yang prima, tapi juga memberi manfaat yang besar kepada sektor riil dan bangsa ini pada umumnya.
TAG

Berita Terkait