Jumat , 28 April 2017, 05:57 WIB

Harga Gas di Sumut Bisa Turun, Ini Penjelasan PGN

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Budi Raharjo
foto istimewa
Petugas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sedang memasang jaringan pipa gas bumi. ilustrasi
Petugas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sedang memasang jaringan pipa gas bumi. ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sejak Februari 2017 kemarin, harga gas di Sumatra Utara bisa mencapai 9 dolar AS per MMBTU. Perusahaan Gas Negara (PGN) mengatakan ada beberapa upaya yang dilakukan oleh PGN bekerja sama dengan Pertamina untuk melakukan penurunan harga tersebut.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Dilo Seno Widagdo mengatakan semula harga gas di Sumatra Utara mencapai 12 dolar AS per MMBTU. Ia mengatakan ada banyak faktor mengapa harga gas di Sumatra Utara tersebut bisa mencapai harga yang cukup fantastis. Dilo mengatakan pasokan sudah mulai menurun hingga 1,5 BBTD.

Dilo mengatakan karena pasokan yang menurun, maka PGN juga harus mencari alternatif pasokan lain. Akhirnya PGN mengambil pasokan LNG untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui fasilitas yang ada di kilang Arun, maka PGN membangun jaringan pipa transmisi untuk ke Medan.

"Awalnya memang masih sendiri-sendiri, menghitungnya masih sendiri sehingga pada saat itu karena harga LNG relatif floating kemudian kita duduk sama-sama difasilitasi Kementerian ESDM, untuk membuat perhitungan infrastruktur cost. Memang akhirnya masing-masing diminta berkorban," ujar Doli.

Dilo mengatakan akhirnya pihaknya bersama Pertamina melakukan penggabungan terhadap infrastruktur biaya. Ia mengatakan ada subsidi silang sehingga harga jauh lebih ramah bagi masyarakat.

"Konsumen di Sumatra Utara secara jumlah lebih besar konsumen rumah tangga daripada industri, atau komersial. Jadi memang perlu adanya perhatian khusus dan perlu ada bentuk cross subsidi," ujar Dilo.

Setelah pertamina dan PGN melakukan rasionalisasi terhadap struktur biaya gas maka keduanya mendapatkan formulasi harga diangka 9 dolar AS per MMBTU. "Pertamina dan PGN selain sinergi, juga sepakat melakukan pemotongan atau cross subsidy untuk wilayah Sumut. Harapannya dengan insentif yang kita lakukan, nanti akan menumbuhkan industri ataupun pemanfaatan gas di wilayah Sumut," tambah Dilo.

Ia mengatakan skema penekanan harga dengan merasionalisasikan struktur biaya ini tak hanya akan dilakukan di Sumatera Utara saja. Ia juga mengatakan, skema yang sama juga akan diterapkan pada daerah lain.

"Jadi sifatnya lebih terbuka sekarang, nggak ada yang di hidden. di Duri Dumai konsepnya yok kita hitung, kerjakan sama-sama. Transparansi yang kita dorong sehingga membuat sinergi menjadi lebih baik," ujar Dilo.