REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Persoalan lahan menjadi hambatan terbesar dalam industri migas nasional. Bahkan dari data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) masalah non teknis ini mendominasi kendala bisnis hingga 33 persen.
"Terdapat beberapa rencana pengeboran atau eksplorasi tidak tercapai karena terkendala non teknis seperti perizinan dan pembebasan lahan," kata Kepala Divisi Humas SKK Migas Elan Biantoro saat ditemui di Kunjungan Kerja SKK Migas ke KKKS Kalimantan Timur, Rabu (20/3). Untuk produksi misalnya, soal lahan mendominasi hingga 20 persen sementara eksplorasi lebih dari itu.
Ruwetnya perizinan misalnya membuat proyek kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) kerap tak berjalan sesuai jadwal. Meski sudah diizinkan pemerintah daerah dan provinsi, terkadang izin dari Kementerian Kehutanan yang lamban kelar membuat proyek terkendala.
Permasalahan ini juga membuat capaian target kerja bulan Januari-Februari 2013 tak terpenuhi. Dari target 21 proyek sumur eksplorasi, hanya 10 sumur yang mampu direalisasikan stau sekitar 47,6 persen.
Sedangkan untuk proyek perawatan sumur, hanya ada sekitar 1.250 sumur dari target sumur yang mencapai 2470 sumur yang dilakukan. Selain itu kondisi sama juga terjadi di kegiatan work over yang hanya terealisasi 88 pekerjaan dari target awal 190 pekerjaan.
Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas Aussie Gautama membenarkan hal ini. Namun, banyaknya hambatan terkait masalah perizinan dan pembebasan lahan ini akan membuat pihaknya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) agar membuat satu pos perizinan.
"Nantinya akan ada satu blok migas yang sudah terisi perizinan semuanya jadi para KKKS tinggal ngebor saja sehingga tidak ada lagi hambatan soal perizinan dan mengganggu produksi," jelasnya. Ditegaskannya konsep tengah digodok antara SKK Migas dan Kementerian ESDM.
Ia menargetkan pos perizinan akan kelar 2016 nanti. "Mudah-mudahan dalam waktu dua sampai tiga tahun bisa kita selesaikan," katanya.
Industri migas menopang penerimaan negara selama lebih dari setengah abad. Bahkan dari sektor ini saja, pemerintah mengharap bisa mendapat pendapatan hingga Rp 31,746 miliar dolar AS.
Dari minyak misalnya, pemerintah mengharap mampu mendapatkan penerimaan negara hingga Rp 19,639 miliar dolar AS. Sedangkan gas ditarget mampu menyumbang pendapatan hingga 12,108 miliar dolar AS.
Produksi minyak hingga akhir tahun ditarget sebesar 830 ribu barel per hari (bph). Sedangkan gas sebesae 6,9 triliun kaki kubik (TCF). Total investasi di sektor ini menembus 16 hingga 17 miliar dolar AS.
