REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI bekerjasama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Selasa (5/3) menggelar seminar zakat. Seminar yang diadakan di kampus STEI SEBI Sawangan Depok Jawa Barat itu mengambil tema 'Model Pendayagunaan zakat di Indonesia'.
''Seminar ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keilmuan serta mensosialisasikan sistem Ekonomi Islam,'' jelas Ketua STEI SEBI, Sigit Pramono SE Ak MSAcc.
Tujuan yang ingin dicapai dari seminar tersebut, jelas Sigit, grand design arsitektur pengelolaan zakat pada masa yang akan datang, inovasi dalam model pemberdayaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan implementasi model pendayagunaan zakat di beberapa daerah di Indonesia.
Irfan Syauqi Beik (Staf Ahli BAZNAS), Endang Ahmad Yani (Wakil Ketua STEI SEBI) dan Tomy Hendrajati (Direktur Manajemen LAZNAS PKPU) menjadi nara sumber. Ketiganya mengupas secara tuntas zakat dikaitkan dari sisi keilmuan, praktek dan kelembagaan dari zakat yang telah berjalan dimasyarakat.
Seminar dibuka Tim Nasyid STEI SEBI dilanjutkan pembicara utama Drs. Agustianto M.Ag (Ketua 1 Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)) dan Ketua STEI SEBI Sigit Pramono, SE. Ak., MSAcc.
Berdasarkan hasil penelitiannya, Endang Ahmad Yani, peneliti yang juga wakil Ketua STEI SEBI mengungkapkan BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) belum mendapatkan kepercayaan publik.
Bahkan, jelas Endang, pada beberapa daerah, PNS yang daerahnya sudah memiliki Perda Zakat masih enggan membayar Zakat melalui BAZ. ''Hal utama yang mengakibatkan Zakat nilainya menjadi kecil dibanding potensinya karena pemahaman masyarakat yang salah,'' jelasnya.
Ketika sudah membayar Zakat fitrah, kata Endang mencontohkan, zakat harta dan zakat profesi tidak perlu lagi dibayar. Masyarakat masih memandang, membayar Zakat secara langsung ke mustahiq lebih baik. ''Bahkan, ada responden yang mengatakan hukum mengeluarkan zakat adalah sunnah,'' jelasnya.
Ia mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi organisasi pengelola zakat (OPZ) antara lain: Basis zakat masih terkonsentrasi pada zakat fitrah dan zakat profesi, Kepengurusan BAZ didominasi pensiunan PNS dan purnawirawan sehingga amil yang dipekerjakan dan ruang gerak BAZ terbatas.
Tantangan lainnya, data base muzakki dan mustahiq belum memadai sehingga memungkinkan terjadi //overlapping// pengumpulan dan penyaluran Zakat antar lembaga. ''Juga belum ada standar keuangan yang baku dan regulasi yang mengatur pelaporan keuangan.''
Tomy Hendrajati, Direktur Manajemen LAZNAS PKPU mengungkapkan, PKPU sebagai salah satu NGO di Indonesia memiliki program pengembangan masyarakat menengah ke bawah. Program yang pernah dilakukan antara lain pengembangan Desa Muncang menjadi Sentra Produksi Pisang Ambon.
''Kami melakukan peningkatan jumlah penerima manfaat dari 30 orang pada awal program menjadi 50 orang serta pengembangan jaringan marketing bagi pemasaran produk pertanian masyarakat,'' ujarnya.
Program lainnya, penggalian potensi masyarakat melalui kerjasama antara masyarakat, LSM (PKPU) dan akademisi (IPB). ''PKPU mengharapkan pelaksanaan program dapat terus didukung melalui pengembangan dari sektor zakat,'' jelasnya.
n
