REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih belum mampu memberikan layanan lebih baik kepada jamaah haji. Anggota Komisi VIII DPR Ali Machsan Moesa mengatakan, banyak hal harus dibenahi.
Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis (14/3), jelas dia, merilis indeks kepuasan haji tahun 2012 mencapai angka 81,32 persen. Turun dibandingkan 2011 yang menembus 83,31 persen.
Meski mengalami penurunan, itu masih dalam kategori memuaskan. Tapi, ia tak merasa layanan kepada para jamaah bagus. Ia menuturkan, survei BPS mengenai indeks tersebut hanya bersumber dari jamaah.
Ia menganggapnya belum representatif. "Sudah bisa naik haji saja, jamaah pasti merasa bersyukur," katanya ketika dihubungi, Ahad (17/3).
Kalaupun ada hambatan selama perjalanan haji akibat buruknya pelayanan pemerintah, mereka anggap sebagai ujian. Makin besar ujiannya, makin besar pahalanya.
Menurut dia, hal yang mesti mendapatkan perhatian serius adalah pemondokan dan transportasi jamaah di Arab Saudi. Dua hal itu merupakan catatan pada penyelenggaraan haji 2012.
Ia menyayangkan, masih ada pemondokan yang satu kamar diisi tujuh hingga delapan orang. Idealnya, satu kamar maksimal lima orang. Pemondokan yang liftnya rusak masih disewa.
Kemudian, katering menunya masih ada yang tidak cocok dengan jamaah. Belum lagi, pemondokan jamaah yang berpencar dan lokasinya jauh dari pusat pelaksanaan ibadah haji.
Sebaiknya, pemondokan berjarak tak lebih dari 2.000 meter dari Masjidil Haram. Dengan demikian, tak butuh bus untuk mengantar atau menjemput jamaah.
Apalagi, panitia penyelenggara haji menyediakan bus umum yang juga dipakai jamaah haji negara lain. Tahun lalu, bus jamaah haji terbakar sehingga banyak paspor hilang.
Ali menambahkan, untuk pimpinan kelompok terbang (kloter) perlu dipilih mereka yang sudah pernah berhaji. Tujuannya, saat terjadi permasalahan mereka mudah mengatasinya.
''Banyak pimpinan kloter, terutama dari luar kota belum pernah berhaji," ujarnya. Bagi dia, layanan pemerintah masih jauh dari sempurna. Tapi, ia berharap, tahun ini Kementerian Agama mampu berbuat lebih baik.
Pengamat Haji Ade Marfuddin mengatakan, berdasarkan survei BPS, pemerintah memang telah berhasil melakukan pelayanan yang baik.
Tapi, ujar dia, pemerintah tetap perlu memperbaiki kualitas layanan pada tahun-tahun mendatang. Catatan merah pada transportasi dan katering yang selalu ada pada survei patut menjadi perhatian pemerintah.
Dalam konteks ini, langkah utamanya adalah memperkuat posisi tawar dengan Arab Saudi. "Kita tidak hanya sekali menyelenggarakan haji. Dengan kenyataan ini, selayaknya kita memiliki posisi tawar lebih bagus," kata Ade.
Ia menambahkan, perbaikan tak hanya pada hal yang bersifat administratif, tetapi juga nonadministratif. Mulai dari sebelum keberangkatan jamaah, hingga kepulangan dari Tanah Suci.
Ia merujuk pada Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Undang-undang ini menyebutkan, tanggung jawab pemerintah membantu jamaah.
Sebagai penyelenggara, pemerintah berkewajiban membuat jamaah menjadi haji mabrur. "Cita-cita ini tak terwujud kalau pemerintah hanya meningkatkan layanan bersifat administratif saja," katanya.
Ade menyatakan, bekal ilmu pengetahuan mengenai haji bagi jamaah sangat penting. Pemerintah seharusnya memastikan itu terlaksana dengan baik.
Apakah jamaah sudah paham rukun-rukun haji apa saja yang harus dikerjakan? Apakah ada jamaah haji yang tertinggal rukun haji atau terlewat? "Jangan terlewat begitu saja," katanya mengingatkan.
Ketelitian seperti ini membuat pemerintah mampu membantu lahirnya haji-haji yang mabrur. Tandanya, muncul perubahan perilaku jamaah seusia berhaji.
n
