Selasa , 15 June 2010, 03:29 WIB

Pembahasan Biaya Haji Alot

Rep: Antara/ Red: Budi Raharjo
Zarqoni Maksum/Antara
Masjidil Haram
Masjidil Haram

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat masih melanjutkan rapat dengan pemerintah untuk mencapai kesepakatan mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2010 yang harus segera diputuskan. Pembicaraan itu berjalan alot meskipun kedua pihak sudah mulai menemui titik temu.

Anggota Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR, Abdilla Fauzi Achmad, mengatakan pada rapat terakhir antara Tim Kecil Panja BPIH Komisi VIII DPR dan Tim Kecil Pemerintah sudah mulai terlihat adanya kesamaan pandangan mengenai penetapan penghitungan direct cost yang akan menjadi beban calon haji. Sebagian biaya dialihkan menjadi indirect cost. ''Hanya biaya tiket penerbangan bagi calon haji yang belum mencapai kesepakatan, tapi masih akan terus dibahas,'' ungkapnya di Jakarta, Senin (14/6).

Menurut dia, rapat terakhir antara Tim Kecil Panja BPIH Komisi VIII DPR dan Tim Kecil Pemerintah diselenggarakan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, pada 11-13 Juni yang memberikan perkembangan mulai adanya kesamaan pada komponen biaya-biaya itu. Kedua belah pihak, termasuk Direksi PT Garuda Indonesia akan melanjutkan rapat konsultasi di Gedung DPR, Jakarta, hai ini.

Abdillah mengatakan, komponen biaya tiket penerbangan bagi calon haji menjadi pembahasan utama karena merupakan komponen biaya terbesar pada BPIH. ''Karena itu, Panja BPIH Komisi VIII DPR akan membahas komponen biaya tiket penerbangan ini secara serius dan mengusulkan pada pemerintah untuk bisa menurunkan biaya tiket penerbangan,'' tegasnya.

Menurut dia, mahalnya komponen biaya tiket penerbangan haji karena selama ini dimonopoli oleh perusahaan penerbangan tertentu. Panja BPIH Komisi VIII DPR, ungkapnya, mengusulkan kepada Menteri Agama untuk memberikan kesempatan pada perusahaan penerbangan lain dengan fasilitas yang sama namun harganya lebih murah sehingga BPIH bisa diturunkan. ''Tim Kecil Panja BPIH Komisi VIII DPR dan pemerintah terus melakukan rapat konsultasi untuk segera mencapai kesepakatan BPIH,'' katanya.