REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah mengembangkan produk baru yaitu Pariwisata Syariah. Produk ini meluas ke seluruh jenis usaha pariwisata termasuk di dalamnya hotel dan restoran syariah.
Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Ma'ruf Amin mengatakan akan memberi rekomendasi kepada Kemenparekraf untuk menentukan lokasi wisata, hotel, kuliner maupun hal lain yang berkaitan dengan pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. "Dalam waktu dekat kami akan melakukan nota kesepahaman pedoman umum wisata syariah dengan Kemenparekraf," ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (18/12).
Tujuan dari diadakannya program ini, kata Ma'ruf, adalah untuk menggaet wisatawan dalam maupun luar negeri. MUI akan membentuk tim yang bertugas menyusun kriteria sebagai bahan acuan wisata syariah. Susunan kriteria tersebut kemudian diberikan kepada kementerian yang memberikan rekomendasi. Realisasi wisata syariah diperkirakan akan terlaksana 2013 mendatang.
Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Syakir Sula menyebut gerakan ini akan mendorong tumbuh kembangnya entitas bisnis syariah di lingkungan pariwisata. Negara-negara lain termasuk non muslim sudah melakukannya lebih dahulu.
"Ada Halal Japan Tourism, Halal Thailand Tourism, dan Halal China Tourism. Bahkan Thai Airways bangga menjadi The Largest Halal Kitchen in The World," ucapnya. Menurutnya salah satu langkah konkrit mengembangkan wisata syariah adalah dengan merancang produk dan daeerah tujuaan wisata syariah.
Misalnya di Kabupaten Sukadana, Lampung, Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, NTB, Maluku Utara. Namun, kata Syakir, masih banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk menumbuhkembangkan industri pariwisata syariah ini. Antara lain, di bidang produk, Sumber Daya Manusia (SDM), dan bidang promosi.
