Rabu, 28 Zulhijjah 1435 / 22 Oktober 2014
find us on : 
  Login |  Register

MUI: Fatwa Mubah Rokok Patut Dipertanyakan

Jumat, 25 Februari 2011, 17:36 WIB
Komentar : 0
Rokok
Rokok

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tidak terdapat opsi mubah (diperbolehkan) dalam hukum merokok. Sebab, mudlarat yang diakibatkan rokok jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Demikian disampaikan oleh Ketua MUI Ma’ruf Amin. ”Fatwa MUI tentang rokok pun menafikan opsi mubah,” kata dia.

Karenanya, kepada Republika di Jakarta, Jumat (25/2), Ma’ruf mengatakan, hasil kajian Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU), yang menyatakan terdapat opsi mubah untuk merokok patut dipertanyakan. Selain berbagai penelitian telah menegaskan bahayanya, fakta pun membuktikan rokok telah membunuh jutaan manusia. “Banyak penelitan telah mengakuinya bahkan telah dinyatakan oleh WHO (World Health Organization, red),”kata dia.

Ma’ruf mengemukakan, fatwa MUI tentang rokok yang pernah dikeluarkan pada tahun 2009 memang terjadi perbedaan (ikhtilah. Ada dua pandangan yang saling berseberangan yaitu kelompok ulama yang mengganggap tidak haram mutlak dan kelompok yang berpandangan hukumnya tidak makruh mutlak. Karenanya permasalahan hukum merokok pun dikategorikan sebagai masalah yang diperdebatkan (mukhtalaf fih).

Tetapi Ma’ruf menegaskan, ulama yang terlibat dalam perumusan fatwa tersebut sepakat bahwasanya hukum merokok haram mutlak bagi tiga kategori yaitu wanita atau ibu hamil sebab bisa membayakan bayinya, anak kecil dan remaja, serta merokok di tempat umum. Terkait ini maka tidak ada pilihan hukum lain dan masyarakat mesti menaatinya.

Namun, kaitannya dengan mukhtalaf fih maka masyarakat mempunyai hak memilih pendapat yang menurutnya kuat. “Meskipun kita mengimbau lebih ashlah meninggalkan rokok karena dampak dan risikonya lebih besar,”tandas dia.

Reporter : Nashih Nashrullah
Redaktur : Krisman Purwoko
Sesungguhnya Allah SWT mengampuni beberapa kesalahan umatku yang disebabkan karena keliru, karena lupa, dan karena dipaksa (HR Ibnu Majah, Baihaqi, dan lain-lain)
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar

  VIDEO TERBARU
Jika Diperlukan Dalam Kabinet Jokowi, Ini Sikap Muhammadiyah
JAKARTA --  Ketua Umum Muhammadiyah mengharapkan presiden Joko Widodo dan kabinetnya bisa menjalankan amanah dan tunaikan janji yang disampaikan pada kampanye lalu. Untuk siapa...