Muslim Prancis Bertambah, Pemerintah Anggap Masalah

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS - Menteri Dalam Negeri Prancis, Claude Guéant, menganggap peningkatan jumlah Muslim di negaranya sebagai "masalah". Untuk itu pemerintahan akan mengambil keputusan terkait masalah ini pekan depan melalui konsolidasi prinsip-prinsip sekularisme.

Di Prancis, kata Guéant, hukum didirikan atas prinsip sekularisme dan pemisahan agama dari negara sejak 1905. “Di masa itu, ada sejumlah kecil Muslim di Prancis. Hari ini, diperkirakan jumlahnya sekitar lima atau enam juta Muslim," katanya, Selasa (5/4).

"Memang benar bahwa peningkatan jumlah Muslim dan beberapa perilaku menciptakan masalah… tapi pemerintah mungkin akan mengambil sikap pekan depan karena saya pikir, sejumlah keputusan yang akan dibuat memastikan prinsip-prinsip terbaik dari sekularisme," tambahnya.
 
Guéant membuat pernyataan kontroversial ini saat berkunjung ke kota Nantes, Prancis barat, sebelum dimulainya debat tentang sekularisme yang diselenggarakan oleh partai Union for Popular Movement (UMP).

Sejak ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet Presiden Nicolas Sarkozy, Guéant memang tiada henti mengundang kontroversi. Terutama dengan komentar pedasnya terhadap Muslim di Prancis.

Sebelumnya, para pemuka agama di Prancis telah menolak rencana debat sekularisme dan Islam yang akan digelar UMP dan menyatakan keprihatinan mereka karena hal itu hanya akan menimbulkan ketegangan dan pelecehan terhadap Islam, agama terbesar kedua di Prancis.