Minggu, 20 Jumadil Akhir 1435 / 20 April 2014
find us on : 
  Login |  Register

Menyikapi Perbedaan Awal Ramadhan (1)

Jumat, 13 Juli 2012, 20:51 WIB
Komentar : 9
dpshots.com
Hilal (ilustrasi).
Hilal (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Ini diduga karena belum adanya kesepakatan tentang kriteria hilal dan metode penentuan itsbat.

Di satu sisi, perbedaan yang muncul adalah bentuk dinamika pemahamaman dan pengambilan hukum (istinbath) yang diperbolehkan dalam agama.

Menyikapi semua itu, diperlukan kearifan dan kebijakan berpikir dan bersikap. Namun di sisi lain, pemandangan tersebut dinilai memunculkan kesan ketidakkompakan umat Islam.

Kondisi ini telah menyita perhatian serius para ulama di Tanah Air. Berbagai upaya juga telah dilakukan dalam rangka menemukan titik temu kesepakatan terkait kriteria hilal dan metode penetapannya.

Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama, misalnya, mencatat berkali-kali menggelar pertemuan untuk menguraikan benang kusut tersebut, tapi belum menemukan titik temu.

Sebelumnya, soal perbedaan penetapan tersebut juga menyedot konsentrasi cendekiawan Muslim Nusantara. Ini terlihat jelas dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada 16 Desember 2003. Dalam pertemuan tersebut, dihasilkan beberapa ketetapan menyikapi berbagai potensi perbedaan penentuan awal bulan.

Mengutip Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam pertemuan itu ditetapkan, agar dapat menutup celah perbedaan dan tidak menimbulkan kebingungan di kalangan umat, seluruh umat Islam wajib mengikuti ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Selama proses penetapannya, Menteri Agama—selaku otoritas pemerintah yang diberi kuasa oleh pemimpin negara—wajib berkonsultasi dengan MUI, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait. Metode penetapannya pun diilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab.

Fatwa ini juga membahas tentang kemungkinan persamaan mathla’ (titik terbit) hilal di negara-negara lainnya. Selama memiliki persamaan dengan Indonesia, hasil rukyat tersebut dapat dijadikan pedoman penetapan oleh pemerintah.




Reporter : Nashih Nashrullah
Redaktur : Chairul Akhmad
Tiada beriman kepadaku orang yang bermalam (tidur) dengan kenyang sementara tetangganya lapar padahal dia mengetahui hal itu. ((HR. Al Bazzaar))
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar
  RomanO Jumat, 24 Agustus 2012, 16:18
Ormasnya Diundang Tak Mau Datang Tak Sudi diwawancarai katanya hanya duduk2 dan Basa Basi Saja, kalau memang Pendapatnya Kuat Kenapa tidak datang dan kemukakan Pendapatnya, sengaja memecah belah umat, minta Jabatan Kale ya
  Ramadhan Senin, 23 Juli 2012, 14:20
Masalahnya pemerintah RI hanya mau mendengar kesaksian team-nya, tdk pada kesaksian yang lain. Dg kecanggihan teknologi komunikasi mestinya penetapan awal Ramadhan menggunakan rukyah global...
  aginsofihara Sabtu, 21 Juli 2012, 14:07
Yah...cuma ormas itu aja yg kg mau umat bersatu dr dl jg bgt. Pdhl dlm sidang istbat shrsnya hdr smpaikan alsnnya dngn sgl sisi dalil hadis dn sain eh mlh absen.
  indys Jumat, 20 Juli 2012, 13:38
Mau NU mau Muhammadiyah itu sama sama benar. Yang tidak benar itu yang tidak puasa dan yang membuat ketidak tenangan umat yang sedang beribadah dengan melakukan perbuatan yang selalu mengatas namakan JIHAD.
  abeng Rabu, 18 Juli 2012, 16:11
Harusnya pemerintah yang di wakili oleh Depag bisa menentukan untuk awal ramadhan itu sma tanpa harus ada perbedaan, dan ormas jangan seenaknya saja menentukan 1 Ramadhan yang bikin umat jadi bingung.