REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Republik Indonesia diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam meredakan konflik yang sedang memanas di negara-negara di kawasan Teluk. Kemenlu diminta aktif dalam melakukan mediasi konflik di Timur Tengah.
''Misalnya dengan melakukan lobi atau mengadakan pertemuan dengan negara terkait untuk duduk satu meja," kata Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, dalam rilis di Jakarta, Jumat.
Ketua BKSAP DPR juga telah menerima Duta Besar Qatar, Ahmad bin Jassim Mohammed Ali Al Hamar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/7). Dalam pertemuan itu, dia mengatakan bahwa hubungan Indonesia dan Qatar tidak hanya sebatas hubungan diplomatik. Namun, sebagai sesama negara dengan berpenduduk mayoritas Muslim, kedua negara memiliki kedekatan emosional.
Terkait dengan peran aktif pemerintah, politikus Partai Demokrat itu menyampaikan bahwa Indonesia tidak ada keberpihakan terhadap negara tertentu.
"Akan tetapi, kita mencoba kembali menyatukan apa yang sedang terjadi di negara GCC (Kawasan Teluk) ini,'' katanya. ''Banyak yang sudah dilakukan Qatar untuk kemanusiaan. Itu yang harus diekspos.''
Meski hubungan Qatar-Indonesia tidak terganggu dengan adanya konflik ini, dia berharap negara-negara di kawasan Teluk itu segera menemukan solusi.
Dubes Qatar memberikan apresiasi dan sangat menghargai upaya yang dilakukan Indonesia untuk menjadi mediator. Menurut dia, Qatar siap untuk melakukan perundingan dan negosiasi yang dilakukan tanpa syarat dan tekanan.
