REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI -- Semua bentuk bantuan untuk para korban bencana alam harus tepat sasaran. Tentu dibutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah untuk menentukan prioritas bantuan. Sebab anggaran yang dialokasikan begitu besar, harus sampai ke tangan para korban bencana.

Inilah yang diungkap Anggota Komisi VIII DPR RI M Iqbal Romzi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Bukittinggi, Sumatera Barat, Kamis (12/4) lalu, seperti dalam siaran persnya. Komisi VIII ingin melihat dari dekat program Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Pulau Anak Air, Kota Bukittinggi. Lokasi ini termasuk yang rawan bencana, karena banyak titik patahan yang sewaktu--waktu menimbulkan gempa dan tsunami.

“Anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp 40 triliun lebih sudah dialokasikan, yang salah satunya untuk bantuan sosial korban bencana alam. Sejauh ini belum ada sinergitas pusat dan daerah dalam menggalang bantuan,” ucap Iqbal saat memberi sambutan di hadapan para relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Bukittinggi. Hadir dalam pertemuan itu Wakil Wali Kota Bukittinggi Irwandi.

KSB Parina yang ditinjau Komisi VIII ini, merupakan satu dari empat KSB yang ada di Bukittinggi. Wakil Wali Kota Bukittinggi Irwandi menjelaskan, kader Tagana yang siap menghadapi bencana juga terus dikembangkan hingga ke desa-desa. Kota Bukittinggi telah menerima alokasi anggaran untuk tanggap bencana sekitar Rp 400 miliar.

Pada bagian lain, Irwandi mengeluhkan dinas sosial setempat yang belum memiliki kantor yang representatif. Untuk itu, pihaknya berharap agar Komisi VIII membantu Pemkot Bukittinggi merealisasikan kantor Dinas Sosial agar kinerja sosial dalam membantu masyarakat juga bisa optimal.

Usai pertemuan, delegasi Komisi VIII ikut mencicipi makanan ringan hasil masakan para kader Tagana yang memasak di mobil dengan desain dapur darurat.