Fahri Hamzah: Kemenag Harus Punya Data Digital

Mengatasi travel umrah bermasalah Kemenag harus gunakan sistem digital.

Selasa , 03 Apr 2018, 09:02 WIB
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.
Foto: Republika/Rahma Sulistya
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Timwas Umrah dan Haji DPR, Fahri Hamzah, mengatakan bahwa secara teroritis, tipu-menipu sekarang ini menjadi semakin sulit dilakukan. Sebab jejak digital satu perusahaan dapat dilacak secara akurat memalui data dan indentitas yang tersedia di pemerintahan.

“Nah, semantara kalau sekarang ini banyak tipuan, karena Departemen Agama belum menggunakan sistem digital dalam melacak itu semua,” kata Fahri dalam pesan singkat yang diterima awak media, Senin (2/4).

Pernyataan Fahri ini menangapi banyaknya penipuan yang dilakukan oleh sejumlah biro perjalanan umrah dan haji terhadap para calon jamaah haji yang menjadi nasabah mereka. Akibatnya, nasib para calon haji dan umrah tidak menentu hingga saat ini.

Menurut politikus dari PKS itu, kasus yang menimpa para calon jamaah haji dan umrah ini, soal data digital yang mungkin belum tersedia, sehingga kemudian Kemenag gampang di tipu. Harusnya, menurut Fahri, selain perlu memiliki data digital dan database yang besar, Kemenag dan kementerian terkait, termasuk Kemenkumham dalam memberikan perizinan terhadap suatu perusahaan, harus bisa dikonfirmasi secara elektronik.

“Dengan begitu, bila ada perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan dan punya pretensi untuk menipu, dia bisa terlacak dari awal,” ujar Fahri lagi.

Anggota DPR dari daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) itu pun menyatakan perlu adanya edukasi yang masif kepada masyarakat untuk bisa menemukan sendiri perusahaan-perusahaan yang punya track record yang buruk atau tidak punya perizinan yang lengkap.

“Terutama kita dapat berkomunikasi dengan perusahaan di Arab Saudi untuk melacak apakah sebuah perusahaan itu betul-betul punya mitra atau tidak disana?” imbuhnya.

Menurut Fahri, semua ini bisa selesai kalau Kemenag, tentunya dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri untuk melacak, apakah sebuah perusahaan tersebut punya mitra atau tidak di sana. Soal ketegasan dan lain-lain, itu soal evaluasi dan monitoring rutin.

"Jadi, jangan kemudian kalau ada masalah baru terlihat tegas. Justru kita harusnya antisipatif,” pungkas Fahri Hamzah.