REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi Tim Gabungan TNI/Polri yang berhasil membebaskan 344 orang warga Papua yang disandera kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Kimberly dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.
"Alhamdulillah, dan terima kasih kepada semua aparat yang bekerja siang malam dalam operasi TNI-Polri yang sudah berhasil selamatkan sandera sebanyak 344 orang dimana 23 diantaranya anak-anak," ujarnya dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Senin (20/11).
Ia mengharapkan trauma yang dialami warga yang disandera bisa segera pulih. Menurutnya, semua Warga Negara Indonesia di mana pun berada memiliki hak yang sama atas rasa aman dan damai.
"Semoga trauma yang dialami warga yang disandera bisa segera dipulihkan dan setiap warga Indonesia di manapun, termasuk di bumi tercinta Papua punya hak yang sama, hak aman, dan kedamaian terbebas dari rongrongan kejahatan yang dilakukan OPM," pungkas politikus PKS ini.
Dijelaskan anggota dewan daerah pemilihan Solo ini, penyanderaan 13 ribu orang warga yang dilakukan oleh OPM di Kampung Kimbely dan Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, sudah menciderai kedaulatan NKRI.
"Meskipun sandera sudah dibebaskan , Tim Gabungan TNI/Polri harus menangkap dan menyeret semua pelaku ke depan hukum. Setiap jengkal tanah republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini jangan biarkan mereka kabur dan membuat kejahatan kembali di kemudian hari dan mencederai kedaulatan NKRI," tegas Kharis.
Keberhasilan membebaskan sandera dengan tetap mengedepankan dialog dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia oleh satuan gabungan TNI-Polri ini, lanjutnya, menjadi langkah besar komitmen Indonesia di mata dunia internasional bahwa kita bisa melakukannya.
"Dunia internasional juga harus membuka mata dan melihat persoalan di Papua ini dengan lebih obyektif. Indonesia wabil khusus TNI dari kejadian ini kita bisa buktikan pada dunia, kita jaga HAM, dan tetap menjaga Keutuhan NKRI bersama," tutup Kharis.