REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah menyampaikan Islam perlu mengusulkan desain dan roadmap peradaban agar berkontribusi lebih kongkret dalam pembangunan bangsa. Hal ini disampaikan Fahri pada hari Rabu (25/10), di depan Rapat Pleno ke-21 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertema Lanskap Islam di Daerah: Masalah dan Solusi. Rapat pleno dilaksanakan sebagai rekomendasi kongres umat Islam Indonesia ke-6 di Yogyakarta, yakni agar MUI memberi perhatian lanskap Islami atau budaya Islam di daerah yang ditengarai terlindas proses modernisasi sehingga mengalami pergeseran.
Fahri menyampaikan tiga permasalahan lanskap Islam di Indonesia adalah hilangnya narasi kolektif bahwa Indonesia dibangun dari kesultanan Islam, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur kepemimpinan. “Narasi kolektif bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari kesultanan Islam dan dipimpin oleh para sultan itu tidak boleh hilang, bahkan harus dirajut kembali,” kata Fahri Hamzah. Soal kepemimpinan, Fahri mengatakan penting karena desain peradaban Islam harus ada di tangan seorang pemimpin yang paham negara sekaligus fasih beragama.
Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin yang baru saja ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban menyatakan lanskap Islam harus direkonstruksi. Din menyatakan buah fikir Fahri Hamzah yang sengaja dihadirkan sebagai Seed Speaker dalam forum, perlu didukung. “Melihat kembali legacy kesultanan Islam lalu menatap ke depan membangun desain Islam yang integral adalah pendekatan yang kita butuhkan,” kata Din.
Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI dihadiri juga oleh Prof Din Syamsuddin, Prof Didin Hafidhuddin, pengurus Dewan Pertimbangan MUI dan sekitar 25 anggota yang mewakili ormas Islam, kampus dan pesantren. Acara juga dihadiri beberapa anggota DPR RI dari komisi terkait, salah satunya Saleh Partaonan Daulay. Di akhir, forum merekomendasikan dibentuknya dua tim yang akan menindaklanjuti hasil pleno.