REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengeluhkan belum adanya Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Natuna yang berdampak banyak tahanan yang tidak bisa dipenjara dan hanya bisa diawasi dan berkeliaran di lingkungan masyarakat.  Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI.

Ketua Timwas  Sukiman mendorong pembangunan lapas di Natuna dalam rangka melakukan pembinaan untuk para narapidana.  Sukiman menilai pembangunan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau sudah cukup baik. Tim mengunjungi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau untuk mendengar dan menyerap aspirasi warga di perbatasan baik dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan petugas TNI yang menjaga pos perbatasan terluar Indonesia, Kamis (19/10).

“Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Natuna sudah sangat nampak baik sarana insfratruktur dan sarana penunjang pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri,” kata Sukiman.

Politikus PAN ini juga menyoroti pembangunan pos batas terluar negara yang harus dijadikan prioritas karena sangat penting untuk mencegah tempat keluar masuknya barang ataupun manusia secara ilegal yang merugikan Indonesia.

Di sisi lain Politisi PPP Amirul Tamim menyoroti lambannya pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan dan potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara maksimal. “Pertumbuhan yang ekonomi yang lambat ini diakibatkan pembangunan insfratruktur penghubung antar pulau yang belum merata, Natuna ini hanya memliki 0,75 persen daratan dan sisanya adalah lautan, oleh karena itu pembangunan sarana penghubung antar pulau harus segera dibangun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” kata Amirul Tamim.