REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki begitu banyak perbatasan. Sehingga perlu penanganan khusus peredaran narkoba terutama di wilayah seperti Papua.

"Saya kira perlu ada tambahan personil Polisi dan TNI di wilayah perbatasan yang luas seperti di Papua ini. Karena, menurut Wakapolda, peredaran narkoba banyak ditemukan masuk lewat laut," kata Anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Khatibul Umam Wiranu usai mengunjungi daerah perbatasan di Jayapura, Kamis (5/9) lalu.

Ditambahkannya, perlu ada tindakan yang lebih tegas di daerah perbatasan, sebab sering kali atas nama persaudaraan seperti di perbatasan Jayapura dan Papua Nugini, lalu lintas masuk orang agak longgar.

Selain itu, perlu adanya regulasi yang mengatur tradisi masyarakat terhadap miras, karena hal itu masih erat kaitannya dengan narkoba. Politisi Fraksi Demokrat ini juga mengapresiasi kinerja Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berhasil mendeteksi peredaran narkoba melalui tiang pancang  dengan jumlah yang fantastis.

"Memang Papua menjadi salah satu perbatasan yang sangat krusial untuk memasukkan barang haram ini, terlebih persoalan personil masih sangat terbatas. Kita akan sampaikan kepada Pimpinan BNN dan Komisi III," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP), Bambang BS mengatakan, perlu tambahan personel untuk mencegah peredaran narkoba di Papua ini. "Anda bisa bayangkan, dari 29 kabupaten kota, baru ada dua Kantor BNN, di Jayapura dan Mimika. Minimal kami mengajukan tambahan tiga  kantor BNN di daerah yang rawan perederan narkoba," katanya.