Komisi X DPR Pelajari Pendidikan Vokasi di Jerman

Selasa , 03 Oct 2017, 00:14 WIB
Pendidikan Vokasi (ilustrasi)
Foto: www.pnj.ac.id
Pendidikan Vokasi (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Indonesian-German Maritime Forum (IGMF) dan Fraunhofer Institut fur Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM), Senin (2/10) tentang pendidikan vokasi.

Ketua Indonesian-German Maritime Forum (IGMF) Iwan Satriawan Sukardimengatakan ada kurang lebih 500 ribu siswa pendidikan vokasi yang dilatih setiap tahun. Keberhasilan pendidikan vokasi di Jerman didukung oleh kalangan industri atau perusahaan.

"Ada 438 ribu atau 20,7 persen dari perusahaan di Jerman yang ambil bagian dalam pendidikan vokasi. Angka 20,7 persen saja kenyataannya sudah memberi dampak yang luar biasa untuk mendukung keberhasilan pendidikan vokasi di Jerman," kata Iwan di Gedung DPR RI, Kamis (2/10).

Iwan menjelaskan, perusahaan menginvestasikan rata-rata Rp 270 juta per orang per tahun untuk pendidikan vokasi. Kira-kira 62 persen di antaranya dalam bentuk gaji training para peserta pendidikan vokasi. Pemerintah Jerman juga mengeluarkan Rp 81 triliun per tahun untuk program pendidikan vokasi.

Keberhasilan pendidikan vokasi di Jerman ini menekan jumlah pengangguran. Iwan memaparkan jumlah pengangguran kelompok umur 15-19 tahun, yakni 4,2 persen. "Sangat rendah untuk konteks Eropa," ujar Iwan.

Menurut Iwan, penerapan filosofi dan cara pendidikan sistem ganda atau PBET (production based education & training) seperti di Jerman dapat diterapkan untuk berbagai jenis pendidikan vokasi. Selain itu, untuk mendukung pendidikan vokasi, maka kapasitas tenaga pengajar di politeknik harus ditingkatkan dari yang berbasis-pengetahuan menjadi berbasis-produksi.

"Kami berharap, Indonesia juga mempunyai Badan Lembaga Terpusat seperti Federal Institut for Vocational Education and Training yang mensinergikan jumlah permintaan dan penyediaan tenaga kerja dengan keahlian tertentu," kata Iwan.

Lebih lanjut, Iwan mendorong pembuatan Politeknik Maritim Indonesia-Jerman yang menerapkan sistem pendidikan vokasi Jerman untuk mengoptimalkan potensi kemaritiman di Indonesia.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sri Meliyana, mengatakan penguatan pendidikan vokasi belakangan ini merupakan bentuk kesadaran pemerintah atas sistem pendidikan yang selama ini tidak menjawab kebutuhan. Menurut Sri, beberapa SMK di daerah sudah mulai menerapkan sistem 70 persen kerja praktek dan 30 persen teori.

"Sekarang Indonesia menuju vokasi, banyak politeknik, banyak vokasi, tapi sayang sekali belum diikuti oleh sarana prasarana yang layak. Keinginan kita sudah sampai ke sana tapi kesiapan kita masih jauh dari situ," kata Sri Meliyana.