REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Parlemen dinilai sebagai lembaga legistatif mempunyai peranan penting dalam mengawal tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena itu, tercapainya tujuan pembangunan berkelanjuan memerlukan keterlibatan aktif parlemen.
Hal itu mengemuka dalam forum diskusi grup mengenai Forum Parlemen Dunia dalam Pembangunan Berkelanjutan yang dihadiri oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/8). Forum diskusi ini dilakukan untuk menerima masukan-masukan dari pemangku kepentingan terkait pelaksanaan forum yang akan diselenggarakan pada 6 hingga 7 September pekan depan.
Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP), Nurhayati Ali Assegaf, mengatakan Forum Parlemen Dunia akan dihadiri 45 negara dari seluruh benua ini menjadi momentum penting dan bersejarah bagi Indonesia, khususnya DPR RI. Pasalnya sejak dideklarasikan komitmen bersama tujuan pembangunan berkelanjutan, atas inisiasi DPR, ini akan menjadi kali pertama ajang berkumpulnya seluruh delegasi untuk membahas progres agenda 2030 tersebut.
Dia mengatakan, sidang tersebut akan terbagi dalam tiga sesi pembahasan. Pertama, pembahasan bertema Leave no One Behind, sesi ini akan membahas peran parlemen dalam pembuatan kebijakan dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sesi kedua akan mengangkat topik Ending Violence Sustaining Peace yang membahas bagaimana peran parlemen dalam mencegah timbulnya aksi kekerasan dan menciptakan perdamaian. Pada sesi ketiga, akan membahas mengenai SDG’s and Climate Action yang membahas aksi nyata parlemen dalam menindaklanjuti Paris Agreement.
Menurut Nurhayati, nantinya hasil dari Sidang di Bali akan menghasilkan Bali Declaration. Dia berharap Forum Parlemen Dunia akan terus berlanjut sebagai legacy dari Indonesia. “Kesuksesan acara ini menjadi penting karena merupakan kali pertama dan inisiatif DPR RI dalam rangka mendukung pemerintah dalam pencapaian agenda 2030,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (29/8).
Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri, Salman Al Farisi, mengapresiasi diadakannya forum ini. Dia juga meminta agar DPR RI aktif menyuarakan Indonesia dalam pemilihan dewan keamanan PBB pada 2018. Menurutnya, forum tersebut tepat untuk mempromosikan Indonesia. “Pertemuan di Bali menjadi salah satu upaya kita promosi atau kampanye agar Indonesia menjadi salah satu anggota tidak tetap keamanan PBB,” ujarnya.
