REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas pihak-pihak di balik penebar ujaran kebencian, isu SARA, maupun berita palsu (hoax). Hal ini menyusul ditangkapnya kelompok pembuat berita hoax di media sosial bernama Saracen oleh aparat kepolisan.
Meskipun mengapresiasi tindakan aparat kepolisian yang telah menangkap pelaku kelompok Saracen, namun menurutnya tidaklah cukup tanpa mencari otak di balik kelompok tersebut. "Tentu baik pelaku dari hoax itu maupun produsen maupun klien yang dapat manfaat itu harus diberi ketegasan atau ditindak tegas," ujar Ace usai menghadiri diskusi bertajuk 'Bisnis dan Politik Hoax' di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/8).
Bahkan menurutnya, perlu tindakan tegas bagi politisi yang menyewa penyebar konten atau buzzer penyebar berita tidak benar atau fitnah. "Harus ditindak tegas bahkan kalau ada politisi yang menyewa buzzer untuk mendeskreditkan sesorang dan isinya kontennya fitnah dan bohong bisa dituntut dengan pencemaran nama baik," ujarnya.
Dia sendiri mengaku pernah ditawari pihak-pihak tertentu untuk membangun opini dengan cara menjatuhkan pihak lain. "Saya secara pribadi beberapa kali ditawarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun opini dengan men-down grade orang lain. Kalau negatif kampanye itu masih bisa ditolerir. tapi kalau black kampanye itu nggak boleh. Jangan ragu untuk tindak tegas oleh aparat kepolisian," ujar Ace.
Menurutnya, persoalan yang terpenting saat ini adalah proses penegakan hukum itu sendiri. Sebab regulasi terkait penegakan hukum telah tegas mengatur sanksi kepada para penebar hoax. "Lagi-lagi soal penegakan hukum tersebut, baik di momentum politik maupun kehidupan sehari-hari karena sudah sangat jelas aturan hukumnya tinggal polisi bertindak secara hukum," kata dia.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu menduga masih banyak kelompok sejenis Saracen yang masih bebas saat ini. Dia meminta aparat penegak hukum, pemerintah, dan semua masyarakat tidak pernah bosan melakukan edukasi terutama edukasi literasi media sosial. Pasalnya edukasi literasi untuk mampu mengnalisis dan menilai berita yang faktual objektif dan sesuai fakta. "Karena sekarang kan masyakarat gampang membagikan berita-berita yang sebenarnya nggak jelas pertangungjawaban sumbernya," ujarnya.
Dia juga meminta pemerintah tegas kepada situs daring yang tidak jelas sumber beritanya, perusahaan, maupun badan hukumnya yang menebar berita hoax. Saat ini, kata dia, ada puluhan ribu media daring, namun hanya sekitar 280 yang masuk dalam kategori media. "Bayangkan kalau ini nggak jelas siapa pemiliknya dan sengaja menyebar fitnah," ujarnya.
