REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong dan mengajak Bank Indonesia, Kementerian Keuangan serta Bappenas untuk bersama-sama memikirkan untuk pembangunan infrastruktur Mentawai. Menurutnya, berdasarkan data indikator makro ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah tertinggal dibandingkan daerah-daerah lain.
"Mudah-mudahan dengan pembangunan infrastruktur Mentawai bisa cepat masuk ke daerah yang modern tanpa meninggalkan ciri khas kedaerahannya," ujar ketua tim kunspek komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (23/8).
Politikus Partai Demokrat itu menambahkan, kunci dari pembangunan adalah infrastruktur jalan. Kata Marwan, untuk pembangunan jalan darat Trans Mentawai sepanjang 360 km dibutuhkan anggaran setidaknya Rp 3,8 triliun untuk progres yang sangat signifikan. Bank Indonesia sebuah lembaga negara punya resources yang cukup besar baik dari sisi anggaran maupun dari sisi potensi sumber daya manusia.
"Kehadiran BI di daerah tidak hanya sekedar untuk mengendalikan membantu pemerintahan daerah dan mengendalikan inflasi tapi diharapkan BI bisa memberikan input yang strategis bagi pemerintah daerah agar bisa dilakukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur mentawai" ungkap Marwan.
Menanggapi hal itu di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan telah ada beberapa kali pertemuan yang dilakukan untuk percepatan pembangunan Mentawai baik di tingkat provinsi maupun pusat. Bahkan data hasil belasan kali kunjungan langsung ke Mentawai berupa beberapa buku telah dilaporkan ke pemerintah pusat.
"Harapan kami dengan kunjungan Komisi XI DPR RI ke Sumbar ini dapat membantu langkah dalam percepatan pembangunan Mentawai," kata Marwan.
