REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Komisi XI DPR RI mengapresiasi perekonomian di Pulau Bali yang memiliki angka di atas perekonomian nasional yaitu 5,87 persen pada triwulan II 2017. Angka ini cukup tinggi dibandingkan perekonomian nasional yang hanya 5,01 persen.
Perekonomian Provinsi Bali dinilai sangat baik. Hal ini terbukti dari banyaknya transaksi tunai dan non-tunai pada sektor pariwisata. "Meskipun perekonomian naik di atas rata-rata nasional, namun masih ada beberapa kendala dalam pengendalian inflasi oleh kelompok volatile food (komponen bergejolak) di Provinsi Bali," ujar anggota Komisi IX DPR RI, Heri Gunawan, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (23/8).
Dia menyebut, salah satu kendala pengendalian inflasi yaitu adanya alih fungsi lahan. Dahulu, ada pertanian di Bali yang terkenal bernama subak, sekarang lahan tersebut alih fungsi menjadi tempat pariwisata, sementara kebutuhan pangan makin hari makin bertambah. "Alih fungsi lahan pertanian ke pariwisata mesti diwaspadai karena disatu sisi ada kesenjangan atau ketimpangan," kata Heri.
Selain kurangnya lahan petanian, penyediaan tenaga kerja di sektor pertanian juga kurang diminati karena banyak yang beralih ke pariwisata. Alhasil, kata dia, ketergantungan pasokan dari luar Bali sangat besar dan menyebabkan harga bergejolak. Rantai pemasaran distrubusi yang relatif panjang dan akses jalan yang kurang mendukung juga menjadi kendala dalam pasokan bahan baku dari luar Bali.
Kepala Departemen Regional 3 Bank Indonesia, Firmanzah, telah melakukan beberapa langkah untuk melakukan pengendalian inflasi di Provinsi Bali, misalnya pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh kabupaten dan kota. "Saat ini di Provinsi Bali telah dibentuk TPID di seluruh kabupaten dan kota yakni terdiri dari satu TPID Propinsi Bali dan sembilam TPID kabupaten dan kota," kata dia.
Pimpinan daerah Bali pun telah menandatangani komitmen untuk sepakat mengarahkan segala daya upaya sesuai tugas dan wewenang untuk mengendalikan inflasi tersebut. Ke depan, TPID Provinsi Bali diharapkan terus berupaya melakukan pengendalian harga baik melalui forum koordinasi maupun melalui SKPD terkait."Kebijakan mesti dibatasi dan harus ada sinergi dari pihak BI, OJK dan TPID aktif melakukan rapat teknis sehingga dapat memperbaiki Provinsi Bali ke depannya," ujar Heri.
