REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria, mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), harus segera memutuskan spesifikasi desain kotak suara transparan. Dia menyarankan kotak suara transparan dapat digunakan terlebih dulu dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.
"KPU pusat agar segera memutuskan rancangan spesifikasi kotak suara transparan sehingga KPU di daerah bisa segera mengadakan kotak suara transparan sesuai spesifikasi oleh pusat," ujar Riza kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/7).
Kotak suara transparan itu, kata Riza, bisa digunakan terlebih dulu dalam pilkada serentak tahun depan. Setelah itu, kotak-kotak suara transparan yang sudah ada dapat digunakan untuk pemilu 2019. "Dengan begitu, tidak akan mubazir. Untuk 2019 pun KPU pusat tak perlu mengadakan seluruh kebutuhan kotak suara. Jadi hanya (mengganti) kotak suara yang rusak saja," kata Riza.
Dia menyebut, penggunaan kotak suara transparan dalam pemilu penting dilakukan. Sebab, pengertian transparan bukan hanya sekedar substansi. "Harus ada alat pendukung kan. Menggunakan (kotak suara) plastik itu jauh lebih murah daripada kotak suara alumunium. Dibandingkan mengganti kotak suara rusak dengan alumunium, kami sarankan lebih baik menggunakan kotak suara transparan," ujar Riza.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan penggunaan kotak suara transparan untuk pemilu akan segera diujicobakan dalam simulasi di Kabupaten Tangerang. Simulasi tersebut rencananya dilakukan pada Sabtu (19/8).
Arief mengatakan simulasi pemilu akan mengujicoba jalannya pelaksanaan pemungutan suara. Uji coba ini didesain sama persis dengan teknis pemilu serentak 2019.
"Dalam simulasi nanti pemungutan suara akan menggunakan kotak suara transparan. Kami akan sekaligus melakukan uji coba, seperti apa kondisi jika dilakukan dengan kotak suara transparan," ujar Arief. Seperti diberitakan sebelumnya, KPU sudah memiliki delapan desain kotak suara transparan. Kedelapan desain itu masih terus dikaji dan akan dikonsultasikan dengan Komisi II DPR.
