Pemerintah Diminta Cari Solusi Atasi Calhaj Ilegal

Kamis , 10 Aug 2017, 13:08 WIB
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher saat memimpin uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji di Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Senin (17/4).
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher saat memimpin uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji di Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Senin (17/4).

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher Parasong, menyesalkan terulangnya kembali kasus calon jamaah haji (calhaj) ilegal. Ali mengatakan pemerintah harus mencari jalan keluar supaya kasus ini tidak sampai terjadi kembali.

"Saya kira ini kan terulang kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Makanya saya sejak awal selalu mengatakan tolong dilakukan pengecekan, langkah-langkah pencegahan dini mengenai jamaah haji ilegal," kata Ali kepada Republika.co.id, Kamis (10/8).

Ali mengatakan pemerintah harus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mematuhi aturan dalam berhaji. Masyarakat harus diberikan kesadaran, sekaligus bimbingan agar tidak menempuh cara-cara ilegal untuk pergi ke Tanah Suci. Dia mengimbau supaya masyarakat tidak nekat karena sudah ada regulasi dalam berhaji.

Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, petugas Imigrasi juga harus mengecek biro perjalanan yang akan memberangkatkan jamaah haji, bekerja sama dengan Kementerian Agama, dan aparat kepolisian. Menurut dia, Imigrasi perlu lebih tanggap melakukan pencegahan dini dengan meminta informasi seluas-seluasnya.

Ali menilai, rencana keberangkatan jamaah haji ilegal ini sebenarnya bisa dideteksi oleh Imigrasi. "Kalau berangkat pakai visa ziarah, ziarahnya ke mana. Dalam suasana dua bulan musim haji kan tidak mungkin ada ziarah ke sana," kata Ali.