Penyaluran Beras Bantuan di Padang Masih Rendah

Selasa , 01 Aug 2017, 13:21 WIB
Pekerja memeriksa beras sejahtera (rastra) yang akan dibagikan kepada keluarga miskin. (ilustrasi)
Foto: Antara/Asep Fathulrahman
Pekerja memeriksa beras sejahtera (rastra) yang akan dibagikan kepada keluarga miskin. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Barat, Senin (31/8), menemukan masih rendahnya penyaluran beras BPNT (bantuan pangan non tunai) dan rastra (beras untuk masyarakat pra sejahtera). Penyaluran beras BPNT di Kota Padang baru mencapai 20 persen. Demikian juga dengan rastra, baru mencapai 60 persen.

Ia mengungkapkan Bulog setempat berdalih, rendahnya penyaluran tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pencatatan keluarga pra sejahtera yang berhak menerima. Bulog sudah tahu bahwa penyebab rendahnya penyaluran beras adalah tidak optimalnya pencatatan keluarga pra sejahtera.

"Maka itu jangan berdiam diri nunggu laporan. Bulog mestinya proaktif berkoordinasi dengan pihak terkait. Bekerja lebih serius dan efektif," kata Hermant, dalam kunjungannya bersama rombongan Komisi IV DPR melalui keterangan tertulis, Senin (31/7).

Rombongan Komisi IV DPR RI dipimpin oleh Ketua Komisi Edhi Prabowo. Rombongan disertai Dirjen PSP Kementrian Pertanian, Dirjen Riset dan Pengembangan SDM Kementrian Pertanian, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Kehutanan, para pejabat dari Bulog, Pupuk Pupuk Iskandar Muda dan Sang Hyang Seri.Selain ke Bulog, Komisi IV juga meninjau lokasi beberap program Perhutanan, persawahan dan pelabuhan ikan.

Dalam kesempatan pertemuan dengan nelayan, mereka mengeluhkan peraturan KKP yang melarang penggunaan jaring dan alat tangkap yang selama ini digunakannya. "Nelayan mengeluh peraturan tersebut menyulitkan mereka untuk melaut. Jika peraturan tersebut diberlakukan secara rigid, bisa-bisa nelayan tidak melaut dan menganggur," ucap Hermanto.

Rangkaian kegiatan Komisi IV DPR diakhiri dengan kunjungan ke Kantor Gubernur Sumatera Barat. Disini rombongan mendengar pandangan dan pendapat Pemerintah Provinsi tentang pembangunan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan, pembangunan ketiga sektor tersebut merupakan suatu keniscayaan untuk Sumbar karena sebagian besar wilayah Sumbar merupakan lahan pertanian, hutan dan laut.