Survei: 80 Persen Masyarakat Indonesia Percaya Jokowi

Selasa , 25 Jul 2017, 17:02 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua DPR Setya Novanto berbuka puasa bersama di kediaman dinas Ketua DPR di kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (5/6).
Foto: Antara/Rosa Panggabean
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua DPR Setya Novanto berbuka puasa bersama di kediaman dinas Ketua DPR di kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (5/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi belum lama ini menerbitkan laporan survei mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di negaranya. Hasil survei merangkum berbagai indikator capaian pemerintah dalam berbagai sektor.

Survei yang berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Gallup World Poll (GWP) menempatkan Indonesia di peringkat pertama. Sebesar 80 persen masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan terhadap pemerintahan nasional yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Peringkat kedua ditempati Switzerland (80 persen), India (73 persen), Luxemburg (68 persen), dan Norwegia (66 persen). Peringkat Indonesia ini jauh berada diatas negara maju lain yang tergabung dalam OECD seperti Jerman (55 persen), Inggris (31 persen), Amerika Serikat (30 persen), dan Perancis (28 persen).

 "Saya mengapresiasi berbagai kinerja pemerintah sehingga telah berhasil memperoleh kepercayaan yang tinggi dari masyarakat," kata Ketua DPR RI, Setya Novanto dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (25/7).

Menurut dia, survei itu bukanlah survei sembarangan. Pasalnya, kata Novanto, GWP memiliki kredibilitas tinggi sebagi salah satu survei yang paling banyak digunakan untuk mengukur kepercayaan masyarakat pada pemerintahnya.

"Hasil survei ini sekaligus menunjukan kepada dunia internasional bahwa politik Indonesia sangat stabil sehingga perekonomian nasional dapat berjalan dengan baik dan menjanjikan bagi dunia investasi," ujarnya.

Selain melaksanakan sistem pengawasan dan keseimbangan,  DPR akan mendukung berbagai langkah yang diambil pemerintah dalam memajukan pembangunan negara. "Karena itu, terjaganya stabilitas politik dan sinergi antara pemerintah dan DPR yang sudah bejalan dengan baik, harus tetap dipertahankan," kata Novanto.