REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyambut baik persetujuan seluruh fraksi DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2016 pada tahap selanjutnya sesuai jadwal yang ditetapkan. Persetujuan tersebut diwakili oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indarwati
Dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (19/7), dia mengatakan, pemerintah sangat menghargai pendapat dan masukan seluruh fraksi. Hal itu bertujuan agar pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan begitu, keuangan negara bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pencapaian pembangunan 2016 yang disampaikan oleh pemerintah antara lain pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02 persen, lebih tinggi dibandingkan 2015 yang sebesar 4,8 persen. Selain itu pendapatan per kapita mencapai sebesar Rp 47,96 juta per tahun. Angka itu lebih tinggi dibandingkan 2015 yang sebesar Rp 45,14 juta per tahun. Gini ratio juga dinilai membaik dari 2015 sebesar 0,402 menjadi sebesar 0,397.
Dia mengatakan di tengah perekonomian global yang masih lemah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 menunjukkan perbaikan dan tren positif yaitu tumbuh sebesar 5,02 persen. Angka itu lebih besar dibandingkan 2015 sebesar 4,8 persen.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2016 meningkat Rp 47,9 triliun atau 3,2 persen dibandingkan dengan 2015. Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.284,9 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp261,9 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp8,9 triliun.
