REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Korea Selatan (Korsel) termasuk negara yang sangat baik dalam pemberantasan korupsi. Indonesia perlu banyak belajar menangani isu ini, sebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Korsel termasuk transformatif.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah mengungkapkan hal ini di ruang kerjanya usai menerima Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Senin (19/6). Rencananya, Fahri akan memimpin delegasi DPR RI ke Korsel untuk bahas isu pemberantasan korupsi dengan parlemen, KPK, dan Ombusman Korsel.
“Saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Parlemen Korsel. Kali ini saya akan fokus membahas isu anti-korupsi. Ini merupakan tema lama yang kita ingin bekerja sama dengan mereka. Nanti saya akan bertemu dengan parlemen untuk bahas isu ini. Saya juga akan bertemu dengan KPK Korsel. KPK-nya tersmasuk yang transformatif,” ujar Fahri.
Dubes Korsel, tutur Fahri, bercerita banyak bagaimana pemerintah Korsel memberantas korupsi secara sistemik dan menjadi bagian dari orchestra bangsa. Memberantas korupsi bukanlah kesibukan individu. “Jadi korupsi itu baru bisa diberantas kalau sudah menjadi lifestyle orang per orang secara personal. Untuk itu, saya akan ketemu dengan Ombudsmannya juga. Kita akan dalami ini untuk mencari peluang kerja sama yang lebih intensif dalam bidang ini,” kata Fahri lagi.
Menurut politikus dari NTB ini, pemberantasan korupsi di Korsel terbilang sukses, tapi perekonomiannya juga sukses, tanpa terganggu agenda pemberantasan korupsi. Jangan sampai pemberantasan korupsi malah membuat para pengusaha takut berbisnis dan para pejabat publik takut mengambil kebijakan.
Di Korsel, Fahri akan didampingi Nurhayati (F-PPP) dan Sartono Hutomo (F-Partai Demokrat). Ia akan menghadiri acara Meeting of speakers of Euro Asian Countries Parliament. Acara tersebut bertajuk Promoting or Interparliamentary Cooperation for Common Prosperity the Euro Asian Region yang digelar pada 26-28 Juni 2017.
