REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan persahabatan ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang dipimpin Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Fahri Hamzah. Kunjungan menghasilkan beberapa kesepakatan selain di sektor ketenagakerjaan.
Di Arab Saudi, perhatian utama kunjungan yang dilakukan selama sepekan mulai 15 hingga 20 Mei itu untuk memastikan kelancaran amnesti TKI, yaitu periode pengampunan bagi TKI pelanggar imigrasi untuk pulang ke Indonesia dengan biaya sendiri. Fahri menyampaikan dampak langsung moratorium adalah jalur pengiriman TKI tak resmi menjadi marak.
“Ini yang harus kita jaga. Negeri-negeri seperti Arab Saudi makin serius menata sistem. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN) yang segera kita sahkan juga akan menyasar penguatan sistem mulai seleksi hingga TKI kembali ke lingkungannya,” ujar Wakil Ketua Bidang Korkesra itu melalui siaran persnya, Rabu (24/5).
Dalam kesempatan tersebut, delegasi DPR juga mengapresiasi kerja keras Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah. Sebab KJRI Jeddah harus bekerja di tengah berbagai kendala lapangan seperti tes DNA untuk anak TKI yang memakan waktu lama, terbatasnya personil hingga kendala biaya kepulangan pesawat yang harus TKI tanggung. Padahal, amnesti yang dimulai sejak 2013 akan berakhir tak lama lagi, yaitu Juni mendatang.
Di Uni Emirat Arab (UEA), delegasi DPR melakukan pertemuan kehormatan dengan pejabat parlemen seperti Wakil Ketua Parlemen Marwan Ahmad dan Menteri Tenaga Kerja Omar Alnuami. Diantara 21 negara yang menerapkan moratorium pekerja informal, Negeri Emirat termasuk yang paling baik dalam mengelola TKI Indonesia. Penampungan TKI juga sangat layak dan kondusif.
Disisi lain, delegasi berhasil membangun kesepahaman tentang perluasan hubungan yang masih terbatas antara UEA dengan Indonesia. Misalnya di bidang minyak dan energi, ada ruang pertumbuhan besar bagi kedua negara. Demikian pula di bidang aviasi, agama, sosial dan pendidikan.
Sementara pada pertemuan dengan pejabat Kedutaan Besar RI di Abu Dhabi, Sabtu (20/5) lalu, DPR diminta mendukung penguatan hubungan dua negara. Esoknya, pertemuan menghasilkan sesuatu yang konstruktif. Misalnya, Parlemen UEA akan meyakinkan pemimpin negeri itu agar bisa segera menyambangi Indonesia.
Sejak kunjungan Presiden Joko Widodo tahun 2015 ke tiga negara Arab dan teluk berpengaruh, yaitu Saudi Arabia, Qatar dan Uni Emirat Arab, telah melakukan kunjungan balasan. Seperti baru-baru ini Raja Salman, serta Emir Qatar Syeh Tamim bin Hamad Al Thani pada bulan Oktober 2017 mendatang.
Sementara itu pihak Kementerian Sumber Daya Manusia (SDM) UEA menyampaikan kebutuhan akan pekerja sektor formal yang memiliki kemampuan dan professional masih sangat besar. Indonesia diminta menyiapkan prosedur seleksi dan pengiriman pekerja yang makin baik agar dapat mensuplai sesuai kebutuhan standar negeri itu.
Salah satu Delegasi DPR Akbar Faizal di satu sisi juga menyoroti persoalan yang membelit TKI karena Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) nakal dalam perekrutan dan pengiriman. “BNP2TKI harus serius mengurusi permasalahan buruh migran, peran kedubes dan konsulat RI agar fokus pada diplomasi,“ kata politisi Fraksi Partai Nasdem itu.
