REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Setya Novanto, mengunjungi pasar tradisional Pandansari di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5). Kunjungan atau blusukan ini untuk memantau harga sembako menjelang Ramadhan.
Novanto tiba di Pasar Pandansari sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia tengah (WITA). Setiba di pasar, dia langsung berdialog mengenai harga kebutuhan pokok dengan beberapa pedagang pasar.
Kepada Novanto, para pedagang pasar mengatakan sudah ada kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti beras dan telur. Namun, ada juga harga bahan pokok yang turun, di antaranya bawang.
Menurut Novanto, kenaikan sejumlah bahan kebutuhan pokok ini karena adanya kenaikan permintaan dari konsumen. Penyebab lainnya, yaitu kenaikan biaya distribusi dan psikologi pasar jelang bulan suci umat Islam.
Novanto menyatakan kenaikan harga berbagai kebutuhan ini sangat memberatkan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Karena itu, dia mendorong pemerintah untuk mengantisipasi dan mengendalikan harga pangan agar tidak terjadi inflasi yang semakin tinggi.
"Kenaikan harga sembako jelang bulan Ramadhan merupakan fenomena berulang tiap tahun. Seharusnya ada antisipasi dari pemerintah terhadap ketersediaan maupun distribusinya," ujar Novanto melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Senin (22/5).
Novanto mengatakan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah terencana, sistematis, dan efisien dalam mengendalikan harga pangan yang kini mulai naik. Langkah itu seperti menjaga distribusi barang, pasokan, dan sistem kontrol terhadap harga.
Menurut dia, pemantauan juga harus dilakukan secara berkala oleh pemerintah supaya pergerakan harga bisa diantisipasi. Selain itu, kebijakan harus mampu menjangkau hingga ke kalangan bawah agar mampu menjaga stabilitas harga di pasaran sepanjang Bulan Ramadhan.
"Tinggal bagaimana kita nanti mencegah para spekulan di pasaran supaya harga tidak terlalu melambung tinggi tetapi ditekan pada harga yang bisa terjangkau masyarakat," kata dia.
Novanto menambahkan koordinasi antarinstansi pemerintah yang menangani permasalahan kenaikan harga barang kebutuhan pokok hendaknya dapat berjalan dengan sinergis dan saling mendukung. Selain itu, informasi mengenai permintaan dan penawaran barang kebutuhan pokok harus dilakukan dalam sistem tata niaga yang transparan dan berimbang.
