Jumat , 19 May 2017, 21:01 WIB

DPR Harap Insiden Natuna Jadi Momentum Evaluasi Alutsista TNI

Rep: Ali Mansur/ Red: Didi Purwadi
ROL/Fakhtar K Lubis
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fadli Zon

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Insiden meledaknya meriam tempur tipe 80 Giant Bow pelontar peluru kaliber 23 mm buatan Cina saat gladiresik latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) Kostrad, di Tanjung Datuk, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (17/5) mengundang keprihatinan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Di sela-sela kegiatan Global Legislative Openness Conference di Kiev, Ukraina, Wakil Ketua membawahi bidang politik dan keamanan ini menyampaikan ucapan belasungkawa untuk para prajurit yang menjadi korban.

“Pertama, saya menyampaikan dukacita sedalam-dalamya kepada keluarga empat prajurit TNI yang wafat kemarin. Semoga diberi ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini,'' ujar Fadli, dalam siaran persnya, Jumat (19/5)

Fadli menilai keempat prajurit tersebut meninggal sewaktu menjalankan tugas, sehingga harus diberi apresiasi dan penghormatan oleh negara. Delapan prajurit lainnya yang harus menjalani perawatan, diharapkan bisa segera pulih.

Selanjutnya, Fadli meminta kapada TNI untuk segera melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peralatan tempur yang disiagakan, seharusnya selalu berada dalam kondisi prima. Apalagi, alutsista tersebut berada di wilayah Natuna yakni wilayah yang menempati posisi strategis bagi pertahanan negara karena berhadapan dengan wilayah konflik Laut Cina Selatan.

''Insiden ini tentu saja mengurangi kredibilitas armada pertahanan kita di mata negara lain,'' katanya. “Penyelidikan itu harus dilakukan sangat serius, karena insiden itu terjadi persis dua hari sebelum kunjungan Presiden ke Natuna. Ini insiden yang sangat serius.''

Evaluasi dan audit alutsista juga perlu dilakukan, termasuk evaluasi rencana-rencana pengadaan yang sedang berlangsung. Pengadaan alutsista seharusnya berasal dari produsen-produsen terbaik dan melalui proses terbuka dan terawasi.

Menurut Fadli, sejumlah alutsista yang proses pengadaannya bermasalah, bisa melahirkan masalah dan insiden. Pengadaan alutsista bekas juga seharusnya tak boleh ada lagi.

Fadli juga mengatakan, saat ini anggaran pertahanan mencapai Rp 108 triliun. Meskipun angka itu masih di bawah 1,5 persen PDB (Produk Domestik Bruto), namun itu merupakan anggaran terbesar bidang pertahanan dalam satu dekade terakhir. Dengan perencanaan yang baik dan belanja alutsista yang transparan, anggaran itu mestinya bisa digunakan untuk memperbaiki sistem alutsista secara bertahap.

“Insiden itu seharusnya mengingatkan kembali TNI pada khittah sebagai militer profesional. Untuk itu, TNI harus melakukan evaluasi,'' katanya. 

Video

Arus Mudik Lebaran, Ketua DPR: Semua Berjalan Lancar