REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X melakukan kunjungan kerja ke Kabupatem Kubu Raya. Tim mengunjungi sejumlah sekolah, diantaranya SDN 39 Sungai Kakap, SMPN 1 Sungai Kakap, dan SMP Tunas Bangsa. Dalam kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih (F-PKS) itu, Anggota Komisi X Mujib Rohmat menyampaikan kinerja Panja Sarana Prasarana (Sarpras) membuktikan bahwa terlalu banyak sarpras pendidikan kita yang tidak layak dan tidak patut, serta tidak mendapatkan perhatian.
Di sisi lain, politisi F-PG itu juga menemukan adanya fenomena yang berbeda dibanding kondisi sarpras pendidikan dengan daerah lain. Terkait pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kebanyakan dilaksanakan oleh sekolah negeri, baru kemudian sekolah swasta. Namun, dia menjelaskan di Kubu Raya, UNBK tingkat SMP malah dilaksanakan oleh swasta, dan tak ada satupun SMP Negeri yang menggunakan UNBK.
“Biasanya terjadi kesenjangan, sekolah negeri itu yang lebih mapan, dan lebih baik daripada yang swasta. Ini yang terjadi adalah kebalikannya. Dari 220 SMP di Kubu Raya, hanya 2 yang UNBK, itu pun diselenggarakan oleh swasta. Berarti negerinya belum ada satupun yang menyelenggarakan UNBK. Saya kira ini menjadi catatan penting untuk pemerintah,” kata Mujib.
Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya, Hermanus menjelaskan, dari 220 SMP yang melaksanakan UN di daerahnya, hanya dua sekolah yang melaksanakan UNBK. Sisanya masih menerapkan Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP). Dua sekolah itu pun swasta, yakni SMP Tunas Bangsa dan SMP Taruna.
“Permasalahannya masih lambatnya Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional, dan termasuk masih minimnya siswa yang mampu mengoperasikan komputer. Ini kendala kita ketika akan melaksanakan UNBK,” jelas Hermanus, Selasa (9/5).
Kepala Sekolah SDN 39 Sungai Kakap Siti Muhadiati juga mengatakan, untuk sarana prasarana (sarpras), khususnya ruang kelas, Siti memaparkan saat ini ada tujuh ruang belajar yang dibangun pada tahun 1987, dan belum direnovasi.
“Sehingga ruang tersebut kurang layak untuk kegiatan belajar mengajar. Kami merasa kurang aman ketika belajar berlangsung, karena dek plafon hampir jebol, dan atapnya sudah bocor. Kemudian halaman sekolah selalu banjir karena daerah kami di sekitar sungai yang pasang surut,” kata Siti.
Sementara terkait kekurangan guru, pihaknya merekrut tenaga pengajar honorer, dan menggunakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membayar tenaga honorer.
“Kami berharap dengan hadirnya Komisi X DPR ke Kubu Raya, kekurangan yang kami alami, dapat segera diajukan untuk dipenuhi, sehingga KBM dan untuk menyongsong sekolah sehari penuh atau full day school itu bisa benar-benar dilaksanakan. Karena saat ini tidak memungkinkan,” kata Siti.
