REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Komisi X DPR RI telah selesai, dan telah menyerahkan rekomendasinya kepada pemerintah. Rekomendasi juga disusun dari hasil pengamatan dan peninjauan kondisi di lapangan.
“Bahkan dari setiap kunjungan kerja yang dilakukan Komisi X telah membuktikan bahwa banyak sarpras pendidikan yang tidak layak,” ungkap anggota Komisi X Mujib Rohmat melalui rilis yang diterima Republika.co.id, Selasa (9/5).
Saat kunjungan kerja Komisi X ke Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Mujib Rohmat mengunjungi sejumlah sekolah, diantaranya SDN 39 Sungai Kakap, SMPN 1 Sungai Kakap, dan SMP Tunas Bangsa. Mujib menyampaikan kinerja Panja Sarpas membuktikan bahwa terlalu banyak sarpras pendidikan kita yang tidak layak dan tidak patut, serta tidak mendapatkan perhatian.
“Ternyata ada yang rusaknya parah atau sedang, rusak ringan juga banyak,” kata Mujib.
Menurutnya, dengan kondisi sarpras sekolah yang tidak layak itu, dikhawatirkan mengancam keselamatan murid, seperti atap jebol yang hampir roboh. Dia meyakini ini membuat murid tidak nyaman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dia mengaku menemukan sekolah yang atapnya jebol dari hasil peninjauan di Kubu Raya ini.
“Kita lihat di SDN 39 Sungai Kakap, ada yang sudah tidak layak sama sekali, atapnya jebol, kalau hujan pasti anak-anak kena kehujanan,” ujar dia.
Menurut dia perhatian dari pemerintah sangat diperlukan, terutama pemerintah daerah dan pusat. “Kita menyarankan supaya pemerintah memberikan satu kebijakan yang bersifat afirmatif, misalnya apakah nanti dalam bentuk Inpres untuk sarpras,” kata Mujib.
Dia merumuskan, dalam penggunaan Inpres membutuhkan empat hingga lima tahun. Kalau menggunakan pendekatan biasa, lanjut dia dapat memakan waktu hingga 20-25 tahun. “Semoga atas dasar rekomendasi dari Panja Sarpras Komisi X, pemerintah bisa mengakomodasi,” kata Mujib.
Di sisi lain, politikus Golkar itu juga menemukan adanya fenomena yang berbeda dibanding kondisi sarpras pendidikan dengan daerah lain. Terkait pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kebanyakan dilaksanakan oleh sekolah negeri, baru kemudian sekolah swasta. Namun, dia menjelaskan di Kubu Raya, UNBK tingkat SMP malah dilaksanakan oleh swasta, dan tak ada satupun SMP Negeri yang menggunakan UNBK.
“Biasanya terjadi kesenjangan, sekolah negeri itu yang lebih mapan, dan lebih baik daripada yang swasta. Ini yang terjadi adalah kebalikannya. Dari 220 SMP di Kubu Raya, hanya 2 yang UNBK, itu pun diselenggarakan oleh swasta. Berarti negerinya belum ada satupun yang menyelenggarakan UNBK. Saya kira ini menjadi catatan penting untuk pemerintah,” kata Mujib.