REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI Adies Kadir menuturkan saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi sosial dan politik yang cukup kompleks dan dinamis. Lembaga perwakilan, baik DPR maupuan DPRD dihadapkan pada situasi citra lembaga perwakilan tidak sepenuhnya dipandang baik oleh rakyat. Adies mengatakan pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Namun persepsi publik itu dipahaminya sebagai bentuk kecintaan terhadap lembaga perwakilan. Menurut dia, kinerja DPR menjadi tantangan berdemokrasi.
"Kecintaan itu bisa disampaikan dalam bentuk apresiasi, pujian, juga kritik. Kritik yang konstruktif adalah pelecut semangat dan vitamin yang membuat kita semakin aware dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan," kata Adies Kadir saat memberikan sambutan di acara seminar nasional bertajuk "Dinamika dan tantangan kinerja lembaga perwakilan" di Hotel Crowne, Jakarta, Senin (17/4).
Menurut dia, kinerja DPR RI tahun 2014-2019 saat ini cukup membanggakan. "Dengan dinamika politik yang begitu kompleks, kita mampu menjalankan tugas dengan baik. DPR RI mampu mengimplementasikan tema besar DPR RI periode saat ini yakni Membangun Demokrasi yang Efektif Melalui Kerja Nyata Parlemen," kata dia.
Seminar nasional yang diadakan oleh MKD dengan tema Dinamika dan Tantangan kinerja lembaga perwakilan, adalah upaya dan ikhtiar MKD dalam merespons dan mengkomodasi persepsi publik dengan hasil-hasil yang telah dicapai oleh lembaga perwakilan.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang membuka seminar sekaligus menjadi salah satu keynote speaker dalam makalahnya yang berjudul Kinerja Berbasis Etika mengatakan bahwa DPR RI sebagai salah satu pilar utama demokrasi modern di Indonesia. Prinsip pemerintahan demokratis modern adalah lembaga-lembaga kekuasaan negara mendapatkan kekuasaan dari rakyat, dipilih melalui pemilihan yang bebas, serta menggunakan kekuasaaanya untuk kepentingan rakyat. Posisi stragtegis sebagai pemegang kekuasaan legislastif adalah DPR RI berperan sebagai penyeimbang lembaga eksekutif melalui mekanisme check and balances, melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pembentukan Uhndang-Undang, representasi dan diplomasi.
"Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI itulah diperlukan reformasi kelembagaan. Reformasi itu meliputi penataan aspek kedewanan dan kesekretariatan yang akan difokuskan pada pengembangan, penguatan sumber daya manusia (SDM), penyempurnaan tata laksanaa, perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana, kemandirian anggaran, serta mengoptimalkan penggunaaan teknologi informasi dan pembenahan birokrasi," kata Fahri.
