REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua DPR Setya Novanto menekankan pendidikan dan pelatihan (diklat) kepada Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang paling mendasar untuk menuju Parlemen Modern. Dengan diklat ini menurut dia bisa mendukung fungsi-fungsi kedewanan. Hal itu yang mendorong DPR untuk segera mewujudkan pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat).
“Pendidikan ini perlu adanya sebagai suatu hal yang mendasar. Karena waktu saya tinjau di luar negeri, di parlemen negara lain sudah melakukan diklat. Ini tentu kita jangan kalah. Sehingga SDM kita, termasuk Tenaga Ahli kita totalnya ribuan itu, harus ditatar,” kata Novanto, saat meninjau lokasi pembangunan Pusdiklat Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Keahlian Dewan Dewan di Wisma Grya Sabha DPR RI Kopo di Bogor, Jawa Barat, Senin (3/4).
Politikus F-PG itu mengakui, DPR belum memiliki Pusdiklat, karena belum terpenuhinya proses administrasi, termasuk akreditasi. Padahal, hampir semua Kementerian dan Lembaga sudah mempunyai Pusdiklat yang baik.
Fahri Hamzah: SDM Lembaga Legislatif Tentukan Kualitas Demokrasi
“Kita ingin membangun secepatnya yang nanti bisa dipakai untuk kegiatan diklat Kesetjenan, BKD, Anggota Dewan, termasuk DPRD dari seluruh Indonesia,” kata Novanto.
Politisi asal dapil NTT itu berharap, pembangunan Pusdiklat agar segera terlaksana secepatnya. “Kita mohon doa restu dari semua pimpinan komisi yang mewakili fraksi, dan Kesetjenan, kita berdoa supaya ini bisa terwujud, jangan kalah dengan yang lain,” kata Novanto.
Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned melaporkan, Pusdiklat DPR adalah pengembangan organisasi Setjen dan BKD yang sebelumnya hanya Eselon III, dan kini menjadi Pusdiklat setingkat Eselon II.
“Pengembangan organisasi tentunya membawa konsekuensi untuk meningkatkan peran. Sesuai dengan arah kebijakan Pusdiklat untuk meningkatkan peran kompetensi dan profesionalisme SDM Setjen DPR dan BKD maupun tenaga pendukung di Setjen DPR dan BKD,” kata Djuned.
Hal ini sejalan dengan arahan Ketua Dewan, bahwa Setjen dan BKD harus meningkatkan fungsi pelayanan kepada Dewan, khusus untuk Persidangan. Saat ini, pegawai di Setjen DPR dan BKD terdiri dari 1325 PNS, PTT sebanyak 5226 pegawai. “Ini menjadi tantangan dan amanah yang harus kami lakukan,” kata Djuned.
Djuned menambahkan, perlu adanya akreditasi oleh lembaga yang bertanggung jawab terhadap lembaga pendidikan, yakni Lembaga Administrasi Negara (LAN). Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk di akreditasi, diantaranya adalah tenaga dari pendidikan, pembiayaan, dan adanya fasilitas.
Saat ini, jelas Djuned, DPR sudah mempunyai Wisma Grya Sabha DPR RI Kopo, yang memiliki lahan seluas 5,4 hektar. Sebagian sudah dibangun wisma dan ruang rapat, dengan fasilitas 64 unit wisma, 4 ruang rapat, dan ruang serbaguna.
“Oleh karena itu, kami mohon dukungan kepada Pimpinan Dewan dan BURT maupun Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sekiranya bahwa sebagian ataupun untuk wisma bisa dikembangkan menjadi Pusdiklat bagi pegawai Setjen DPR maupun pendukungnya,” kata Djuned.
