DPR Bahas Perubahan Iklim dalam Kunjungan ke Inggris

Ahad , 19 Mar 2017, 18:18 WIB
DPR melakukan kunjungan kerja ke Inggris membahas mengenai enegri terbarukan.
Foto: dpr
DPR melakukan kunjungan kerja ke Inggris membahas mengenai enegri terbarukan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rombongan Komisi VII DPR akhir pekan ini baru saja tiba dari kunjungannya ke Inggris. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha yang menjadi ketua rombongan menjelaskan, pihaknya berkunjung ke DPR Inggris (UK House of Commons), serta sejumlah lembaga/instansi lainnya yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi VII.

“DI DPR Inggris, Kami membahas kerja sama parlemen dan juga pemerintahan,” ujar Satya dalam keterangan tertulisnya, Ahad (19/3).

Menurut dia, Rombongan DPR RI diterima counterpart di Komisi Parlemen Inggris yang membidangi bisnis, energi dan strategi industri (Select Committee on Business, Energy and Industrial Strategy). Rombomgan diterima  langsung oleh Ketua Komiite Amanda Milling, anggota UK House o f Commones dari Partai Konservatif.

Satya menerangkan, pokok-pokok masalah yang dibahas dalam pertemuan kedua komisi energi dari dua negara ini adalah, tentang strategi Inggris dalam pengembangan energi khususnya dibidang energi baru dan terbarukan (EBT), dan penanggulangan perubahan iklim. “Parlemen Inggris telah menyesuaikan nama Komisi yang membahas energ ini lantaran pemerintahnya telah mengubah nama kementeriannya,” kata dia.

Pemerintah Inggris telah mengubah nama kementerian yang sebelumnya bernama Kementrian Energi dan Perubahan Iklim menjadi Kementrian Energi dan Strategi Industri. “Komisi di Parlemen langsung mengubah namanya agar menyamai nama kementrian di kabinet. Hal ini mudah dilakukan di Inggris karena mereka menganut sistem kabinet parlementer,” kata Satya.

Rombongan Komisi VII DPR juga berkunjung ke Kementrian Energi dan Strategi Industri untuk mendapatkan gambaran tentang kerjasama energi antara Inggris dan Indonesia,  yang dikenal dengan UK-Indonesia Energy Dialogue. “ Kami mendapatkan gambaran model pengawasan disektor ketenagalistrikan yang dilakukan oleh lembaga Ofgem, otoritas netral yang mengawasi ketenagalistrikan, yang kemudian melapor kepada Parlemen,” ucap Satya.

Selama kunjungan hampir sepekan tersebut, rombongan Komisi VII DPR sempat mendatangi kantor pusat BP Plc dan Premier Oil. Kedua korporasi ini telah lama berinvestasi dibidang minyak dan gas bumi di Indonesia.

Satya menuturkan, rombongan juga berdiskusi dengan BP Plc dalam penyajiannya tentang tantangan energi kedepan yang terangkum dlm BP Statistical Review yang dipresentasikan oleh BP Chief Economist - Spencer Dale. Rombongan diterima oleh Deputy CEO Dave Sanyan.

Rombongan Komisi VII juga berdiskusi tentang aturan perminyakan dan juga pertambangan selama kunjungan tersebut, dengan lembaga riset National Governance Resources Institute (NRGI).  Diskusi juga dilakukan dengan Climate Parliament, Inggris. “Mengakhiri kunjungan kami bertatap muka dengan Duta Besar Indonesia Dr. Rizal Sukma yg mengirim senior stafnya dalam mendampingi kunjungan kami,” ujar Satya.

Adapun anggota rombongan Komisi VII DPR yang ikut dalam kunjungan ini adalah Hadi Mulyadi (Fraksi PKS), Ahmad Farial (Fraksi PPP), Doni Oekon (Fraksi PDIP), Kurtubi (Fraksi Partai Nasdem), Zulkiflimansyah (Fraksi PKS), Aryo Djojohadikusumo (Fraksi Partai Gerindra), Farid al-Fauzi (Fraksi Partai Hanura), Agus Sulistyono (Fraksi PKB),  Eni Maulani Saragih (Fraksi Partai Golkar), dan Mohammad Nazir (Fraksi Partai Demokrat).