REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Komisi XI DPR RI ke Provinsi Papua Amir Uskara menilai dana pusat yang masuk ke Papua jika dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah dan industri jasa keuangan yang ada, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dana pusat yang masuk untuk Papua sekitar Rp 56,80 triliun lebih.
"Saya rasa bisa menggenjot dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum," kata dia, Senin (27/2).
Ia menjelaskan, jika didistribusikan secara merata dengan tiga juta jumlah penduduk Papua itu bisa Rp 20 juta per kepala. Tapi kondisi yang ada di Papua ini, lanjut anggota dewan dari PPP ini, pertumbuhan ekonomi memang tinggi tapi ternyata gene ratio juga tinggi.
"Bahkan tertinggi di Indonesia, dan tingkat kemiskinan di Papua tertinggi di Indonesia," ujar dia.
Menurutnya, ini yang harus dikaji lebih dalam terutama menjadi bahan masukan Komisi XI DPR RI untuk dibawa rapat dengan mitra kerja, bagaimana melihat Papua ini. "Bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini masih perlu perhatian khusus dari pemerintah terkait pengelolaan dana yang masuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Papua tidak tertinggal lagi seperti daerah-daerah yang lain," kata dia.
Dalam pertemuan Tim Komisi XI DPR dengan jajaran industri jasa keuangan di Papua tersebut, politisi daerah pemilihan Sulawesi Selatan ini juga menyoroti masalah kredit usaha rakyat (KUR). Ia menilai NPL (kredit bermasalah) KUR di Papua cukup kecil, penyaluran kredit dari LDR (Loan to Deposite Ratio atau rasio kredit terhadap Dana Pihak Ketiga) hanya sekitar 62 persen lebih.
"Ini perlu ditinjau ulang bagaimana caranya sektor perbankan agar dana itu bisa berputar di Papua sehingga bisa menggerakkan perekonomian," ujarnya .
"Kalau hanya 62 persen saya kira terlalu kecil, bahkan ada daerah di Jawa yang di atas 100 persen. Baràngkali itu salah satu instrumen yang bisa kita pakai untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," kata dia.
