REPUBLIKA.CO.ID, BANGKA -- Masalah sedimentasi di Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Sungailiat, Pangkalpinang, Provinsi Bangka-Belitung, tidak kunjung terselesaikan selama tiga belas tahun terakhir. Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, mengatakan, pihaknya akan memanggil para pengusaha tambang yang tidak bertanggung jawab.
"Kita temukan permasalahan ini dari sejak tahun 2004, sudah 13 tahun, di kampung nelayan yang sudah dibangun fasilitas pelabuhan ikan yang demikian bagus, tapi ternyata akses dari laut ke pelabuhan itu nggak ada. Tertutup oleh tambang pasir," kata Viva Yoga Mauladi, Selasa (28/2).
Akses dari laut ke pelabuhan selama ini tidak berjalan lancar karena kapal-kapal besar terhambat masuk oleh permukaan laut yang dangkal. Yoga mengatakan temuan ini akan diangkat dalam rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurutnya, perlu ada perbaikan mendesak agar berdampak positif terhadap para nelayan penangkap ikan.
Dikatakan Yoga, Kementerian harus memperbaiki tata ruang Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat di Pangkalpinang. DPR RI akan meminta alokasi anggaran guna perbaikan PPN Sungailiat. Yoga juga meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap pengusaha yang melakukan penambangan di sekitar PPN Sungailiat.
Apabila pengusaha tidak mau patuh, lanjut Yoga, bukan tidak mungkin akan ditinjau ulang atau dicabut izin penambangannya. Ia merekomendasikan supaya pemerintah daerah mendata para penambang timah dan meminta komitmen mereka supaya tidak lagi merugikan lingkungan masyarakat.
"Kami dan kementerian memikirkan untuk mengalokasikan APBN guna mengurus itu. Selain itu juga memanggil beberapa pengusaha, baik yang ilegal dan legal, tadi kami sudah minta ke pemerintah kabupaten daftar-daftarnya. Nanti akan kami panggil di Senayan untuk dimintai keterangan," ujar Yoga.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, Nazalyus, mengatakan ada dua kendala mengatasi pendangkalan di Pelabuhan Sungailiat. Para penambang menumpuk pasir galian di atas, yang sewaktu-waktu ketika hujan turun akan longsor ke bawah. Selain itu, arus air laut secara alami mendorong pasir ke darat sehingga muncul sedimentasi.
Meski sudah dikeruk tiga kali setahun, namun pendangkalan ini tidak terselesaikan. Menurut Nazalyus, perlu teknologi tinggi untuk membuat dam atau pemecah ombak yang dapat menahan sedimentasi ke daratan.
"Teknologi kan biayanya tinggi kalau mau bikin dam agar (sedimen) tidak turun lagi. Dan itu secara alami walaupun tidak ada (sedimen) itu dari lautnya masuk karena sifat arus. Yang namanya pengerukan alur setahun tiga kali. Makanya harus ada break water di depan, karena sifat arusnya," ujar Nazalyus.
