REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG -- Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Lampung Timur, (Lamtim) Provinsi Lampung, dinilai masih minim dan memprihatinkan. Bahkan, beberapa sekolah memiliki fasilitas yang tidak lengkap. Komisi X meminta adanya perhatian Pemerintah Pusat, dan mendorong peningkatan sarana dan prasarana di Lamtim.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Hendra saat memimpin kunjungan kerja Komisi X DPR ke Lampung, khususnya saat meninjau beberapa sekolah di Lamtim, Senin (27/2). Sekolah yang didatangi Tim Kunker Komisi X diantaranya SD Negeri 1 Tulus Rejo Pekalongan, SMP Negeri 2 Batanghari Nuban, danSMA Negeri 1 Sukadana.
“Setelah kami mengunjungi beberapa sekolah, baik di SD, SMP dan SMA, kita melihat beberapa sarana dan prasarana yang masih sangat membutuhkan perhatian. Komisi X akan mendorong sarana dan parasarana, terutama dalam bentuk infrastrukturnya, agar kedepannya ini bisa lebih baik, sehingga kenyamanan anak-anak dalam belajar bisa lebih baik,” kata Sutan
Dia menambahkan, setelah mengunjungi SDN 1 Tulus Rejo, pihaknya mendapat laporan bahwa sekolah yang dibangun pada tahun 1960 itu tidak pernah direnovasi, bahkan mendapat kelas baru. Untuk itu, ia meminta perlu adanya Ruang Kelas Baru (RKB). Termasuk di SMPN 2 Batanghari Nuban, pihaknya melihat masih perlu adanya perbaikan-perbaikan. Bahkan di SMAN 1 Sukadana, Komisi X menemukan laboratorium komputer yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan, sehingga ruangan tampak tak terawat dan peralatan yang tak berfungsi.
“Kami melihat suasananya ini butuh perbaikan-perbaikan agar siswa semangat dalam belajar. Sehingga kedepannya, kami berharap Sumber Daya Manusia (SDM) di Lamtimbisa bersaing dengan daerah lain,” kata Sutan.
Terkait kondisi sarana dan prasarana ini, Komisi X mendorong Pemkab Lamtim untuk memiliki data pokok pendidikan (dapodik) yang baik. Pasalnya, dapodik ini menjadi salah satu acuan yang akan menjadi Pemerintah Pusat. “Kami juga akan coba lihat, bagaimana selama ini neraca pendidikan, apakah selama ini telah ada perimbangan di Kabupaten Lamtim. Sehingga ada sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat,” kata Sutan.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lamtim Chusnunia Chalim mengakui, pembangunan infrastruktur, khususnya pada bidang pendidikandi Lamtim cukup lambat. Pihaknyaselalu berusaha untukmeningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, namun terkendala dalam hal pendidikan.
“Banyak sekolah yang harus dibenahi. Tadi kami mengunjungi SD yang dulu sempat tenar pada zamannya dan dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, namun semakin ke sini, butuh pembenahan, sehinggamembutuhkan perhatian dari Pemerintah Pusat. SMP juga begitu,” kata Chusnunia.
Chusnunia menambahkan, walaupun untuk tingkat SMA, dan SMK, dan sederat kini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, namun pihaknya berharap tetap mendapat perhatian. Ia pun meminta di Lamtim agar pembangunan SMK diperbanyak, sehingga menciptakanlulusan yang siap kerja.
