REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah perlu memperbaiki permasalahan pasokan obat. Hal tersebut agar tidak terjadi kekosongan di sejumlah daerah.
"Kami masih sering mendapat laporan mengenai keterlambatan bahkan kekosongan di fasilitas kesehatan. Ini harus ada solusinya, karena jika terus dibiarkan akan berbahaya," kata anggota Panja Peredaran Vaksin dan Obat Palsu Komisi IX DPR, Imam Suroso, dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Imam mengungkapkan, berdasarkan masukan dari sejumlah pihak seperti GP Farmasi, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), dan Asosiasi Apotek Seluruh Indonesia (APSI), salah satu penyebab kekosongan obat adalah pembuatan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang tidak valid. Selain itu, ujar politikus PDIP itu, terjadinya pembatalan tender produksi obat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi IX DPR, Ermalena, menginginkan berbagai pihak terkait dapat mengatasi permasalahan penyaluran obat agar kekosongan obat tidak terjadi di berbagai daerah. Pihaknya akan segera membahas persoalan itu dengan pemerintah. Apabila tidak segera diatasi, kekosongan obat akan merugikan pasien.
"Masalah distribusi obat ini akan menjadi pembicaraan serius Panitia Kerja Pengawasan Obat dan Vaksin," kata Ermalena dalam rilisnya, Kamis. Politikus PPP ini juga menginginkan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dapat benar-benar hadir dalam penyaluran obat ke daerah.
