REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijana, menginginkan penjelasan terkait holding haruslah disampaikan langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelumnya menjelaskan tujuan serta manfaat dari holding minyak dan gas (migas) kepada Komisi VI DPR lewat Deputi Bidang Energi, Logistik, dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis..
''Sampai saat ini kami tidak mengetahui kenapa harus ada holding BUMN dan bagaimana konsepnya, harusnya menterinya datang ke sini (Komisi VI) untuk menjelaskan maksudnya secara langsung jadi clear," kata Azam.
Tingkat kebutuhan dari holding itu, ia juga menjelaskan bahwa hal tersebut belum bisa dipelajari. Karena, informasi yang beredar belum jelas, dari pihak Pertamina dan Kementerian BUMN dinilai masih belum satu suara dan sering berbeda jawaban.
"Kami perlu berdialog dengan Menterinya," katanya. Azam menambahkan bahwa konsep holding tidak bisa disamaratakan.
Edwin sebelumnya menjelaskan manfaat dari holding migas diproyeksikan untuk menciptakan value creation yang signifikan. Kemudian diproyeksikan juga untuk meningkatkan pendapatan dari pajak dan deviden bagi negara.
Lebih lanjut, Edwin mengatakan multiplier effect dari pembentukan holding migas adalah pendapatan industri meningkat yang juga akan berimbas kepada pendapatan pajak negara. ''Selanjutnya penurunan harga jual produk kepada pelanggan akhir karena turunnya biaya produksi, sehingga membuka ruang penurunan harga gas yang akan meningkatkan daya saing,'' katanya.
